Hasil FGD IM.Id, Tak Ada Alasan Tolak Sikap Moderasi 

FGD Moderasi Beragama yang diselenggarakan IM.Id. (Foto: Dok. IM.Id)
Klik untuk perbesar
FGD Moderasi Beragama yang diselenggarakan IM.Id. (Foto: Dok. IM.Id)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Institut Moderasi Indonesia (IM.Id) memberikan perhatian khusus pada moderasi beragama. Salah satunya dengan menggelar Focus Group Discuss (FGD) dengan tema “Moderasi Beragama dan Berbangsa di Indonesia”, di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).

FGD ini dihadiri Pembina IM.Id Eno Syafrudien, Ketua Rumah Moderasi Beragama Rojikin, Sekjend Rekat Anak Bangsa Fristian Griec, dan Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin.      

Baca Juga : Pemain Arsenal Sudah Nggak Sabar Latihan

Gagasan moderasi beragama dan berbangsa sebenarnya telah dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2019. Gagasan ini mendapat respons baik Kementrian Agama era Lukman.      

Menurut Lukman, gagasan moderasi beragama memiliki urgensi besar dalam kehidupan berbangsa. Secara ekternal, dilema antara kekayaan alam yang terus berkurang dan penduduk yang bertambah melahirkan banyak kompetisi. Di sini agama sering kali menjadi alat. Secara internal, Indonesia adalah negara yang plural dan sangat religius. Sebagai negara plural, kenyataan akan kemajukan seharusnya menjadi kesadaran mutlak yang harus diterima.        

Baca Juga : Rublev Girang Prancis Open Digelar September

Di samping itu, ia menekankan, moderasi yang dilakukan sesungguhnya bukan moderasi agama, melainkan moderasi beragama. "Yakni pada cara beragama," tambahnya.      

Eno Syafrudien mengatakan, tidak ada alasan untuk menolak sikap moderasi di Indonesia. Di dalam nash sangat banyak ditemukan ketentuan yang mendorong untuk terciptanya sikap moderat. Ditambah lagi, bila memperhatikan hukum universal alam, keteraturan, dan kerapihan patut ditiru.        

Baca Juga : Perintah Jokowi Soal Rapid Test: Prioritaskan Tenaga Medis

Dari prespektif lain, Rojikin mengungkapkan bahwa keharusan bersikap moderat merupakan kesepakatan bersama. Dalam rapat BPUPKI, kesepakatan tersebut tertuang dalam konstitusi. Sehingga, bila ada pihak yang menolak bersikap moderat, mengindikasikan bahwa mereka tidak paham sejarah.      

Rizaldi Lufti, Ketua Pelaksana, berharap  FGD ini bisa berkontribusi untuk membangun iklim moderasi yang lebih baik. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, IM.Id berupaya melakukan penyegaran dengan menerbitkan buku dengan judul “Moderasi Beragama dan Berbangsa di Indonesia”. Tentu juga dengan mengemas beberapa kegiatan lainnya untuk mensosialisasikan gagasan tersebut. [MRA]