Nasdem Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Covid-19

Ahmad Ali (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Ahmad Ali (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Per Rabu (18/3), sudah ada 227 kasus positif Covid-19. Jumlah ini seiring dengan masifnya pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Seperti halnya di negara lain, seperti Korea Selatan misalnya, semakin masif pemeriksaan akan semakin banyak juga ditemukan pasien positif. 

Di Korea Selatan, masifnya jumlah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan contact tracing menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan langkah lanjutan yang diperlukan untuk melindungi warganya. Hal demikian juga harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi persebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi pemerintah memutuskan akan memperluas jangkauan pemeriksaan. 

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali, mengatakan, makin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, Ahmad Ali juga mengingatkan agar pemerintah melakukan persiapan antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak. Diketahui, saat ini pemerintah melalui PMK No. 6/KM.7/2020 sudah siap menyalurkan DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke daerah.

Berita Terkait : Jumlah Pasien Yang Berhasil Sembuh, Naik Jadi 11

“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” katanya.

Ketua Fraksi Nasdem DPR menjelaskan, sejumlah anggaran belanja barang kementerian dan lembaga yang rencananya dialihkan untuk menjadi belanja modal dan infrastruktur dapat menjadi pilihan dana antisipatif. Selain itu anggaran proyek infrastruktur yang merupakan tambahan proyek strategis 2020-2024juga dapat menjadi sumber pendanaan. 

“Saat pembahasan anggaran tahun lalu pemerintah sudah memetakan ada 22 persen alokasi anggaran belanja barang yang bisa dialokasi ke belanja modal. Nah, itu juga bisa dipakai. Selain itu, dana penyertaan modal negara di BUMN juga bisa ditunda kecuali yang berkenaan dengan penyelesaian utang yang tidak bisa di tunda,” ucapnya.

Berita Terkait : Lawan Corona, Gobel Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi

Menurut Ahmad Ali, dana yang memadai guna membangun basis logistik yang kuat dalam mengadapi potensi eskalasi Covid-19 mutlak diperlukan pemerintah. Sampai saat ini Indonesia memang belum memasuki fase peak persebaran kasus covid-19. Namun demikian persiapan menghadapinya perlu dilakukan sedini mungkin. 

“Belajar dari data negara lain, makin awal kita menyiapkan segala kebutuhan sebelum mencapai waktu peak maka akan menjamin keselamatan warga. Jangan lupa juga Perusahaan-perusahaan swasta beroperasi di Indonesia juga harus diajak untuk terlibat dalam persiapan ini,” katanya. 

Selain untuk antisipasi kebutuhan logistik dan belanja kesehatan, Ali menekankan alokasi anggaran antisipatif juga diperlukan untuk menegakkan ketertiban di masyarakat nantinya. Dalam kondisi eskalatif, pemerintah harus terdukung untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Karena itu perlu juga memperkuat kinerja aparatur ketertiban dan keamanan negara dalam situasi eskalatif. 

Berita Terkait : Covid-19 Dan Tuna Peduli Politisi

“Alokasi dana juga perlu di arahkan dalam kerangka menjaga ketertiban dan keamanan warga. Pelibatan aparat keamanan dan ketertiban harus terdukung dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga bisa segera dimobilisasi dan bekerja sesuai situasi yang berkembang,” pungkasnya. [FAQ]