Presiden Minta Kepala Daerah Hitung Dampak Ekonomi Corona

Presiden Jokowi
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jokowi minta para kepala daerah menghitung dampak sosial ekonomi akibat pandemi corona di masyarakat. Misalnya, sekolah diliburkan, kantor ditutup, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi ditutup semuanya seperti pasar.

"Semuanya harus satu visi dan memiliki kebijakan yang sama. Saya minta kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampaknya dari sisi kesehatan dan keselamatan rakyat maupun dampak sosial ekonominya," kata Presiden saat rapat terbatas dengan tema Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19" melalui video conference bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan 34 gubernur se-Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/03).

Presiden meminta agar dihitung juga berapa orang yang akhirnya tidak bekerja dan bagaimana social safety net bagi mereka.

Berita Terkait : Muhadjir: Presiden Minta Masyarakat Bersatu Lawan Corona

"Bantuan sosial harus diberikan kepada mereka. Jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi dengan social sefety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," ucap Presiden.

Presiden pun meminta para kepala daerah fokus untuk tiga hal. Yaitu kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, social safety net dalam bentuk bantuan sosial dan terakhir kesiapan dalam menyediakan stok pangan.

Untuk melakukan ketiga hal tersebut, Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa pada 20 Maret 2020.

Berita Terkait : Presiden Minta Pemda Segera Realokasi Anggaran Buat Bansos

"Saya perintahkan kepada menteri, gubernur, wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," tegasnya

Presiden juga memerintahkan adanya refoccusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi.

" Tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani, para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu yaitu sektor UMKM agar kita usahakan daya beli tetap terjaga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," ujar Presiden.

Berita Terkait : 3 Hari Lakukan 10 Ribuan Rapid Test Di Jakarta, 121 Orang Dinyatakan Positif Corona

Saat ini,  setidaknya sudah ada 9 pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat COVID-19 yaitu provinsi DKI Jakarta, kota Depok, provinsi Daerah Khusus Yogyakarta, kota Bogor, provinsi Jawa Timur, provinsi Banten, provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Jawa Barat.

Hingga Senin (23/3), ada 579 kasus positif corona. 500 orang dalam perawatan, 30 orang sembuh dan 49 orang meninggal dunia.

Para pasien tersebut berada di DKI Jakarta (353 orang), Jawa Barat (59 orang), Banten (56 orang), Jawa Timur (41 orang), Jawa Tengah (15 orang), Kalimantan Timur (11 orang), Yogyakarta (5 orang), Kepulauan Riau (5 orang), Bali (6 orang), Sulawesi Tenggara (3 orang), Sumatera Utara (2 orang), Kalimantan Barat (2 orang), Kalimantan Tengah (2 orang), Sulawesi Selatan (2 orang), Papua (2 orang), Riau (1 orang), Jambi (1 orang) Lampung (1 orang), Kalimantan Selatan (1 orang), Sulawesi Utara (1 orang), Maluku (1 orang), Maluku Utara (1 orang). [KPJ]