KPK Perpanjang Masa Tahanan Tersangka Korupsi RTH Bandung

Ali Fikri (Foto: Tedy O Kroen/RM)
Klik untuk perbesar
Ali Fikri (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - KPK memperpanjang penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada tahun 2012 dan 2013. Kedua tersangka itu ialah anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat.

"KPK memperpanjang masa penahanan tersangka untuk 30 hari ke depan," ujar Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (26/3).

Baca Juga : Di Tengah Wabah Corona, PGN Tetap Layani Pelanggan Jargas

Ali menuturkan, perpanjangan penahanan dilakukan mulai 27 Maret 2020 sampai 15 April 2020. Kedua tersangka saat ini menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.

KPK mengungkapkan setidaknya terdapat kerugian keuangan negara mencapai Rp 65 miliar dalam kasus ini. Dari hasil audit BPK, ditemukan setidaknya terdapat kerugian sebesar 60 persen dari nilai proyek yang direalisasikan.

Baca Juga : Ini Pesan Menteri Syahrul tentang Virus Corona

Selain Hery Nurhayat dan Tomtom Dabbul Qomar, komisi antirasuah juga menetapkan Kemal Rasad, anggota DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014, sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam proses penyidikan berjalan, penyidik menemukan bukti permulaan yang menyatakan ada pihak-pihak lain yang turut menikmati kerugian negara dalam kasus ini. KPK pun membuka penyidikan baru pada 16 Oktober lalu dan menetapkan Dadang Suganda dari unsur wiraswasta sebagai tersangka. 

Kasus ini bermula ketika Wali Kota Bandung di tahun 2011 Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung. Kemudian diusulkan kebutuhan anggaran pengadaan tanah terkait proyek ini sebesar Rp 15 miliar untuk 10 ribu meter persegi tanah di 2012. Diduga ada anggota DPRD Bandung yang meminta penambahan anggaran menjadi Rp 57,21 miliar dari APBD.

Baca Juga : Pimpinan KPK Rela Gajinya Disunat?

Penambahan ini dengan alasan ada penambahan lokasi untuk pengadaan RTH. Padahal tanah yang dijadikan alasan penambahan lokasi sebenarnya sudah dibeli oleh pihak oknum dari warga sekitar. Kemudian pada September 2012, kembali diajukan penambahan anggaran menjadi Rp 123,93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan sebanyak Rp 115,22 miliar di 7 kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah. [OKT]