Pejabat Banyak Mulut, Rakyat Makin Bingung

Ilustrasi banyak omong. (Foto: ist)
Klik untuk perbesar
Ilustrasi banyak omong. (Foto: ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Salah satu kelemahan pemerintah di saat perang melawan corona adalah terlalu banyak pejabat yang memberikan pernyataan. Celakanya lagi, pernyataan para pejabat itu beda-beda. Titik lemah ini harus segera dibenahi karena "banyak mulut" cuma bikin bingung rakyat.

Sejak pertama kali virus corona menyerang Indonesia di awal Maret lalu, masalah komunikasi antar pejabat sudah jadi sorotan. Awalnya, Presiden Jokowi menyerahkan penanganan wabah ke pemerintah daerah. Belakangan, Jokowi meralat arahan tersebut. Ia minta penanganan wabah terpusat dan satu visi.

Makin ke sini, justru tidak makin baik. Banyak kebijakan terkait corona disampaikan banyak orang. Kita sebut saja beberapa pejabat yang selama ini sering bicara ke publik. Yang paling rajin tentu Jubir Gugus Tugas Penanganan Corona Achmad Yurianto, lalu ada Jubir Presiden Fadjroel Rachman, ada Ali Mochtar Ngabalin, ada Luhut Binsar Pandjaitan, ada Moeldoko, ada Juri Ardiantoro, ada Terawan Agus Putranto, dan banyak lagi.

Persoalan lainnya, di tingkat isu atau kebijakan seringkali tidak konsisten, bahkan seringkali ada penganuliran-penganuliran informasi. Ini yang membingungkan rakyat.

Berita Terkait : Pegadaian Ajak Masyarakat Penyumbang Tanpa Keluar Uang

Misalnya, untuk urusan mudik. Pernyataan presiden dan sejumlah pembantunya berbeda-beda. Awalnya, presiden menginstruksikan kepala daerah gencar melakukan imbauan agar melarang warganya mudik. Kamis kemarin, sikap Istana itu berubah.

Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah embolehkan mudik. Pernyataan itu diperkuat oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia bilang, pemerintah tak melarang warga mudik agar kegiatan ekonomi tidak mati. 

Namun, pernyataan Fadjroel itu langsung diralat Mensesneg Praritikno, beberapa jam setelahnya. Kata dia, pernyataan Fadjroel itu kurang tepat. "Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno, Kamis malam.

Nggak hanya urusan mudik. Soal listrik gratis, juga ruwet. Padahal keputusan Presiden Jokowi sudah jelas, listrik gratis selama 3 bulan untuk warga yang memakai daya 450 VA. Sedangkan yang 900 VA, dapat diskon 50 persen.

Berita Terkait : Pasien Makin Banyak, Dokter Makin Kurang

Namun, dalam pelaksanaannya berbeda. Konsumsi 450 VA, tetap gratis. Sedangkan yang 900 VA, ada kriterianya. Hanya yang berkode R1 (bersubsidi) yang dapat potong 50 persen. Artinya tidak semua. "Sekali lagi saya tekankan, bahwa 900 VA ini untuk yang R1 khusus yang bersubsidi," kata Wakil Dirut PLN Dermawan Prasojo di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, kemarin.

Sebelumnya, warga juga dibikin bingung soal relaksasi kredit. Kata Jokowi, debitur yang punya kredit di bawah Rp 10 miliar dapat penundaan cicilan selama 1 tahun. Sasaran relaksasi kredit itu, yakni pelaku UKM dan pekerja non formal seperti ojek online, petani dan nelayan.

Kebijakan yang awalnya disambut gembira rakyat kecil ini, berakhir kekecewaan. Di sejumlah media sosial, banyak para ojek online masih dikejar-kejar leasing soal cicilan motor. Setelah viral, pemerintah kemudian menyebut, penangguhan kredit hanya berlaku bagi nasabah yang sudah positif terinfeksi virus corona.

Pengamat politik dari UIN Bandung, Prof Nanat F Natsir menilai, gaya komunikasi pemerintah di tengah wabah saat ini memang buruk. Kerap berubah-ubah dan tidak satu suara. Kenapa begitu? Menurut dia, salah satunya disebabkan oleh syok atau kaget yang luar biasa.

Berita Terkait : Kena Dampak Corona, Luna Maya Pusing Gaji Karyawan

"Dalam psikologi, kalau orang syok, semua tindakan dan komunikasi seringkali tidak nyambung. Karena masih bingung, wajar kalau rakyat jadi makin bingung," kata Nanat, saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Nanat mengatakan, situasi saat ini memang bikin banyak orang kaget. Bukan hanya pejabat di Indonesia. Tapi hampir di seluruh negara. Keadaan ini tak pernah terjadi sebelumnya. Gara-gara pandemi ini sektor ekonomi ikut terpukul. Penerimaan negara seret sementara pengeluaran makin banyak. Kegiatan ekonomi rakyat terhenti. Banyak orang miskin terancam kelaparan.

Di saat yang sama, virus ini menyerang sampai ke lingkungan pejabat level menteri. Akibatnya, banyak pejabat tidak fokus melakukan kerjanya. Bingung antara bekerja dengan menyelamatkan dirinya sendiri. [BCG]