Muhammadiyah: Ulama Sudah Imbau Tak Mudik, Kebijakan Pemerintah Mestinya Sejalan

Haedar Nashir (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Haedar Nashir (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, kembali mengajak masyarakat untuk tidak mudik di Lebaran tahun ini. Hal ini penting demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Haedar menerangkan, mudik dalam keadaan normal adalah sesuatu yang sangat positif. Lewat mudik dijalin silaturahim, merekat kekeluargaan dan kekerabatan, serta merawat hubungan sosial dengan lingkungan setempat. “Tetapi, ketika kita saat ini sedang berada dalam suasana musibah besar yakni wabah Covid-19, maka mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan,” ucap Haedar, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (6/4).

Berita Terkait : Muhammadiyah Kritik Pemerintah Tak Larang Mudik

Haedar menegaskan, kegiatan-kegiatan keagamaan saja sudah dibatasi sedemikan rupa sesuai dengan hukum syariat. Maka, mudik tentu saja sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan. “Dalam suasana seperti ini, kedepankan prinsip dalam agama sebagaimana hadis Nabi, ‘La dharara wa Laa dhirara’, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian diri sendiri dan keluarga, juga menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang banyak,” terangnya. 

Maka, tambah Haedar, saatnya sekarang mencoba untuk mengerem semua kegiatan termasuk mudik. Mudik bisa diganti di waktu lain di saat kita sudah keluar dari musibah ini. “Insya Allah akan ada manfaatnya,” ucapnya.

Berita Terkait : Ini Hitungan Denny JA Soal Jumlah Kasus Covid-19 Jika Mudik Tak Dilarang

Bagaimana dengan kebijakan transportasi dan mudik oleh pemerintah? Haedar mengharapkan, pemerintah ada dalam satu langkah dan kebijakan yang sama dengan komponen masyarakat. Dia menyatakan, ketika organisasi-organisasi keagamaan, khususnya di kalangan kaum Muslimin, diminta fatwanya soal mudik, semua seragam mengatakan tidak. Bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini. “Maka, selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan,” ucapnya.

Haedar menegaskan, jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, kebijakan transportasi dan mudik dari pemerintah tidak sejalan dengan imbauan mudik dari ormas-ormas. “Kita semuanya ingin keluar dari musibah yang besar ini dan kita berharap, dan bermunajat agar bangsa Indonesia dan warga dunia juga segera berakhir dari wabah Covid-19 ini,” ucapnya.

Berita Terkait : 35 RS Muhammadiyah dan `Aisyiyah Rawat 1.084 Pasien Covid-19

Haedar ingin, Pemerintah bersikap tegas terkait kebijakan mudik tersebut. Jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk mudik. “Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah. Hal itu agar ada kesepahaman dan kesejalalanan antara pemerintah dan semua komponen masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dalam kebersamaan,” tandasnya. [USU]