Soal Mudik Lebaran, Pemerintah Jangan Disandera Persoalan Ekonomi Jangka Pendek

Ilustrasi pemudik via Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. (Foto: Tedy Kroen/RM)
Klik untuk perbesar
Ilustrasi pemudik via Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. (Foto: Tedy Kroen/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wabah virus Corona atau Covid-19, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Yang ada, jumlah korban positif bahkan meninggal dunia, makin eskalatif. Data terakhir, jumlah orang yang positif Covid-19 telah mencapai angka 2.700.

Penyebaran wabah ini bukan hanya di area Jakarta dan Bodetabek saja. Tetapi telah melingkupi skala nasional, di 34 provinsi.

Berita Terkait : Tak Boleh Sembarangan, Penyemprotan Disinfektan Harus Oleh Profesional

Namun ironisnya pemerintah masih saja tampak gamang, ambigu. Bahkan, cenderung inkonsisten dalam upaya pengendalian Covid-19.

"Hal ini setidaknya tercermin dalam menyikapi fenomena mudik Lebaran, Mei 2020. Antar institusi pemerintah tampak nggak nyambung. Bahkan kontradiksi. Sekalipun antar institusi pemerintah pusat (kementerian). Apalagi, antar pemerintah pusat dengan daerah," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).

Berita Terkait : Banyak Orang Tanpa Gejala, Jangan Lupa Pakai Masker Kalau Keluar Rumah

Tulus menilai, pernyataan pejabat pemerintah pun saling bertabrakan. Contoh, pernyataan blunder Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden, yang membolehkan mudik Lebaran, kemudian dianulir Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Atau bahkan Wapres Ma'ruf Amin menyatakan mudik haram, tetapi Presiden Jokowi menyatakan boleh.

Berita Terkait : Antisipasi Dampak Corona, Pemerintah Jangan Tebang Pilih Kasih Insentif

Hal yang sama juga terjadi secara formal antar Kementerian. Contoh, Kementerian PAN RB mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 41/2020, yang intinya melarang ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan perjalanan mudik, bahkan keluar kota; selama wabah Covid-19 masih berlangsung.
 Selanjutnya