RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Seknas Jokowi se-Jabodetabek Monisyah mendukung kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan pergantian komisaris di tubuh perusahaan plat merah. Termasuk keputusan memasukkan jenderal aktif TNI-Polri untuk mengisi jabatan komisaris.

Menurut Monisyah, sah saja seorang jenderal menduduki posisi komisaris ditubuh BUMN. "Untuk menilai baik tidaknya jenderal aktif duduki posisi komisaris, hanya Presiden Jokowi yang berhak. Yang jelas, sah-sah saja jenderal yang minggu depan pensiun menjadi komisaris, agar dapat membantu mengawasi sebuah perusahaan di tubuh BUMN kita," ujar Monisyah, di Jakarta, Jumat (19/6).

Berita Terkait : Jokowi Segera Tunjuk 2 Wakil Menteri Baru

Selaku relawan pendukung Presiden Jokowi sejak 2014, Seknas Jokowi memberi kesempatan kepada Erick untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN tumbuh sehat dan berkembang. "Tentu saja harus ada yang membantu menteri melalui para komisaris. Apabila kami selalu mendukung Pak Jokowi. Secara otomatis kami pun mendukung para menterinya," sebut Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) ini.

Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) DKI Jakarta Jack Sidabutar meminta sebagai sesama anak bangsa untuk tidak saling menjatuhkan pengabdian seseorang. Dia mengimbau untuk menghormati kinerja dan panggilan tugas kepada bangsa dan negara.

Berita Terkait : Ahok Dijinakkan Erick

Dia menilai, Irjen Carlo Brix Tewu, yang ditunjuk jadi salah satu komisaris BUMN, adalah putra daerah kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Carlo merupakan seorang Bhayangkara yang telah terbukti sepak terjang dan kinerjanya, baik sebagai Bareskrim Polri dan juga sebagai Deputi Kamtibmas Menko Polhukam.

"Dua bulan ke depan (Carlo) akan memasuki purnawirawan pati Polri. Jadi, tidak salah kalau pak menteri mengangkatnya. Selama orang tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan. Karena semua elemen bangsa ini mempunyai hak dan tanggung jawab moril untuk berpartispasi membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat," tegas pengacara senio yang juga guru besar fakultas hukum di Universitas Krisna Dwipayana. [SAR]