RMco.id  Rakyat Merdeka - Permintaan Partai Gerindra mengenai subsidi kuota internet bagi para pelajar serta rapid test gratis bagi para santri ditanggapi positif Presiden Jokowi.

Presiden telah merumuskan pemberian kuota internet kepada pendidik dan pelajar guna mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk rapid test para santri di seluruh pelosok Nusantara.

Kabar baik itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ketika bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (8/7) siang.
Dalam kesempatan ini, Ahmad Muzani menyampaikan kepada Presiden, upaya pembangunan SDM tetap harus dilakukan secara maksimal, meski dalam masa pandemi covid-19.

Kegiatan belajar mengajar kini tidak ada lagi dilakukan secara langsung, tetapi lewat metode daring atau online.

Berita Terkait : Jagoan PDIP Dan Gerindra FokusSosial-Ekonomi, Bukan Corona

Metode tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa dan berujung pada rendahnya kualitas SDM.

Selain itu, metode pendidikan online atau video conference diketahui menimbulkan beragam masalah.

Banyak pendidik dan pelajar yang tidak dapat mengakses internet, sehingga pendidikan jarak jauh ini tidak bisa dilakukan secara efektif.

"Di sisi lain, ternyata pendidikan jarak jauh ini juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung," ujarnya, Rabu (8/7). 

Apalagi, biaya internet menambah beban masyarakat saat ini. "Ini kami sampaikan kepada Presiden. Beliau mengakui masalah tersebut dan sedang mencari solusi untuk memecahkan persoalan ini," ungkap Wakil Ketua MPR itu. 

Berita Terkait : Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Partai Gerindra Yang Baru

Sementara soal subsidi rapid test, Muzani merinci, subsidi  ini nantinya akan diberikan kepada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kategori pondok pesantren. Nilainya berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.

Subsidi tersebut diberikan mengingat besarnya biaya rapid test yang kini dibebankan kepada para santri, yakni berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per orang.
"Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen," tuturnya. 

Tak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kata Muzani, akan membangun sejumlah sarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan di lingkungan Pondok pesantren.

"Intinya kami tetap konsisten memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat," tutup Muzani.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah agar dapat memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri.

Berita Terkait : Jokowi Keluar Solo-nya

Upaya ini dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar daring atau online selama masa pandemi virus corona atau covid-19.

Sementara, proses belajar mengajar dari jarak jauh mengalami banyak hambatan, mulai dari ketersediaan alat, hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru.

Padahal prioritas Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju adalah membangun SDM yang berkualitas. [OKT]