RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi, Ari Wibowo dan Benson dalam kasus dugaan suap dan penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik memeriksa keduanya untuk mendalami dugaan transaksi pembelian kebun kelapa sawit.

"Keduanya diperiksa terkait dengan dugaan transaksi pembelian lahan kebun kelapa sawit," ujar Ali lewat pesan singkat, Senin (13/7).

Berita Terkait : Penyidikan Rampung, Nurhadi Dan Menantunya Bakal Disidang

Selain Ari Wibowo dan Benson, tim penyidik juga memeriksa Amrul Khair Rusin sebagai saksi. Terhadap Amrul, tim penyidik mendalami pengajuan gugatan yang pernah dilayangkan Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto (HSO).

"Amrul Khair Rusin diperiksa sebagai saksi untuk NHD. Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan adanya dugaan pengajuan gugatan oleh HSO dan nantinya penyelesaian gugatan tersebut dibantu oleh NHD," imbuhnya. 

Dalam kasus ini, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Hiendra Soenjoto sebesar Rp 46 miliar. Uang diserahkan Hiendra melalui menantu Nurhadi, yakni Rezky Herbiyono, sepanjang 2011-2016.

Berita Terkait : Ini Tips UMKM Bertahan Di Tengah Pandemi Dari Pengusaha Pakaian Muslim

Diduga uang tersebut sebagai upeti atas bantuan Nurhadi mengurus dua perkara perdata yang dialami MIT. Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kedua, perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Terkait gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014-Agustus 2016 menerima total Rp 12,9 miliar. Diduga uang itu untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Terkait : KPK Terus Usut Kongkalikong Nurhadi Dan Menantunya

Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [OKT]