RMco.id  Rakyat Merdeka - Djoko Tjandra "sukses" mencoreng tiga institusi di negeri ini. Mulai dari soal pembuatan e-KTP yang mencoreng Ditjen Dukcapil Kemendagri, pembuatan paspor yang mencoreng Ditjen Imigrasi Kemenkumham, sampai yang terbaru adanya surat jalan yang dibuat seorang jenderal polisi yang mencoreng wajah Polri

Adanya surat jalan bagi buronan kasus cessie Bank Bali itu pertama kali diungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (13/7). Boyamin menunjukkan foto surat jalan itu ke publik. Sehari kemudian, Boyamin menyerahkan surat itu ke Komisi III DPR. Namun, dalam dua kesempatan itu, Boyamin "menyensor" kop surat, nomor surat jalan, pejabat yang menandatangani, serta stempel surat tersebut. 

Kemarin, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane membuka sensornya. Surat itu rupanya berkop Bareskrim Polri. Nomornya, SJ/82/VI/2020/Rokorwas. Yang menandatangani, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo. Surat jalan diteken 18 Juni 2020.

Dalam surat tersebut, Djoko Tjandra (ditulis dalam surat Joko Soegiarto Tjandra) disebut sebagai konsultan. Djoko berangkat dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat, 19 Juni 2020 dengan pesawat terbang dan kembali pada 22 Juni 2020. Keperluannya, ditulis, dalam rangka konsultasi dan koordinasi. 

Korps baju cokelat bergerak cepat. Prasetyo langsung dicopot dari jabatannya. Dia di-nonjob-kan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan internal. Dia juga ditahan selama 14 hari di sel khusus.

Berita Terkait : MAKI: Siasat Djoko Tjandra Terhindar Dari Delik Suap

Keputusan pencopotan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri. "Dia melanggar aturan. Komitmen Kapolri, jika melanggar aturan segera dicopot," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, di Mabes Polri, kemarin. 

Prasetyo dicopot setelah diperiksa secara maraton sejak kemarin pagi hingga sore hari oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Hasil pemeriksaan, Prasetyo disebut membuat surat jalan tersebut atas inisiatif sendiri. Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabareskrim Komjen Sigit Listyo Prabowo tak tahu. "Tidak izin sama pimpinan," imbuh Argo. 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, perbuatan Prasetyo telah mencoreng institusi Polri. Pantas, jika Prasetyo langsung dicopot dari jabatannya. “Perbuatan Brigjen Prasetyo Utomo sangat memalukan dan mencoreng institusi Polri," tegas Poengky, kemarin. 

Dia meminta Polri tak hanya memproses Prasetyo dengan kode etik disiplin dan kode etik profesi, tapi juga hukum pidana. Dia memastikan, Kompolnas akan terus memantau perkembangan penanganan kasus itu. Termasuk, kemungkinan keterlibatan oknum lain di jajaran Polri.

Ketua Komisi III DPR Herman Heri meminta Kapolri mengusut kemungkinan adanya pihak-pihak lain dalam skandal surat jalan Djoko Tjandra ini. "Kapolri berkomitmen, 'jangan khawatir, serahkan kepada saya, saya akan menindaklanjuti sesuai aturan yang ada, dan siapa saja di balik itu akan saya ungkap semua'," ujar Herman menirukan pernyataan Kapolri. 

Berita Terkait : Terendus Dugaan Tindak Pidana, Polisi Buru Pelaku

Menko Polhukam Mahfud MD ikut bersuara. Mahfud meminta Polri mengusut kasus surat jalan itu secara terbuka. "Saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka. Enggak bisa akal-akalan, karena masyarakat sudah pintar," ujar Mahfud, dalam konferensi pers, kemarin. 

Mahfud meyakini, Polri sudah memiliki aturan hukum dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut. "Kita tunggu saja tindakan dari Polri," tuturnya. 

Usut Pencabutan Red Notice

Selain mengusut soal surat jalan, Kepolisian juga menelisik hilangnya nama Djoko Tjandra dari daftar red notice pada 2014. Red notice merupakan permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seorang tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Red notice diterbitkan Interpol atas permintaan Polri untuk membatasi perjalanan tersangka di luar negeri.

Sejumlah personel kepolisian yang terlibat dalam pengurusan red notice itu dimintai keterangan Divisi Propam Polri. "Nanti siapa-siapa saja yang akan diperiksa yang ada kaitannya," ujar Argo Yuwono.

Baca Juga : Jadi Tersangka Korupsi, Kadis PUPR Lamsel Syahroni Dijebloskan Ke Rutan C1

Pemeriksaan fokus melihat potensi kesalahan prosedur oleh anggota kepolisian terkait pengurusan red notice ke National Central Bureau (NCB) Interpol. Sanksi tegas akan diberikan kepada anggota Korps Bhayangkara yang terbukti bersalah. "Sedang memeriksa dan mencari tahu alur dari red notice tersebut. Misalnya, ada pelanggaran dari anggota akan diberikan sanksi," tutur Argo.

Menurut dia, terdapat sejumlah aturan yang harus dijalankan dalam pembuatan red notice. Termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) terkait pembuatan red notice. "Ada persyaratan (sedang) dibahas di Divisi Hubungan Internasional Polri," bebernya. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, red notice tidak terbatas oleh waktu. Status itu akan ada jika buronan yang dicari belum tertangkap. "Jadi red notice itu kan tidak ada cabut-mencabut, selamanya tetap aktif sampai buronan ketangkap. Tapi nyatanya, ya begitulah (ada yang mencabut)," ujar Burhanuddin, kemarin.

Korps Adhyaksa meminta Polri menelusuri terhapusnya nama Djoko Tjandra dari sistem basis data Interpol. "Sampai saat ini belum ada laporannya lagi," imbuhnya.

Burhanuddin menjelaskan, Kejaksaan masih berkoordinasi dengan Divhubinter Polri untuk mencari informasi keberadaan terakhir Djoko Tjandra. "Kita masih bergerak, sekarang warga negara mana Djoko Tjandra ini kita juga enggak tahu," tandas Jaksa Agung. [OKT]