RMco.id  Rakyat Merdeka - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) memandang bahwa pembangunan kota ke depan harus inovatif. Terobosan dibutuhkan agar terciptanya kota yang lebih tangguh dan cepat pulih dari situasi krisis.

Ketua Umum IAP, Andy Simarmata menyarankan, proses perencanaan pembangunan di daerah perlu memanfaatkan sumber pembiayaan lain di luar anggaran belanja daerah.

“Pemerintah Daerah perlu melakukan simplifikasi proses birokrasi, meningkatkan profesionalisme, dan berbasis data”, ujar Andy saat Webinar yang digelar IAP bekerjasama dengan APEKSI, Jumat (17/7).

Acara tersebut dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri serta 700 perencana di Indonesia baik dari lingkungan pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

Berita Terkait : Pelanggaran Perdagangan Online Naik Selama Corona

Webinar ini juga menghadirkan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, Perencana Senior Son Diamar, Ketua MKE IAP Indonesia Bernardus Djonoputro, Peneliti Future Cities Lab Singapore Devisari Tunas dan Ketua Perkumpulan Perencana Pemerintah Indonesia Suprayoga Hadi.

Di acara yang sama, Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori mengungkapkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pandemi ini mengakibatkan pendapatan daerah berkurang drastis.

Pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas meningkat terus. "Masih banyak masalah termasuk, ketersediaan pangan terancam, pembangunan infrastruktur terhambat, daya beli menurun, pelayanan publik menurun. Tanpa melakukan inovasi perkembangan kota akan stagnan," kata Muhammad Hudori.

Senior Advisor E&Y Indonesia dan Ketua MKE IAP Indonesia, Bernardus Djonoputro mengatakan, dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasi pembiayaan pembangunan, mestinya bisa dibangun tanpa membebani keuangan daerah.

Berita Terkait : Amerika Tak Mungkin Asbun

"Dengan kepemimpinan daerah yang kuat, mekanisme kemitraan perlu didorong dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Bernardus.

Dia menyebut, pembangunan infrastruktur kota melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha dapat menjadi respon atas disrupsi besar-besaran saat ini.

Perencana Senior Son Diamar juga menyebutkan bahwa kemitraan perlu dibangun dengan duduk bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar didapatkan pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Lebih jauh, dalam hal penggunaan teknologi digital, Walikota Semarang, Hendrar Prihardi, mengungkapkan berbagai inisiatif pengembangan aplikasi digital sudah dilakukan.

Baca Juga : Melalui FGD, Fadel Gali Pandangan Akademisi dan Birokrat Soal Haluan Negara

Sekarang tengah difokuskan pada penguatan ketangguhan kesehatan kota. Devisari juga menyebutkan bahwa perencanaan yang berbasis data digital atau teknologi sistem informasi sangat penting dalam era pembangunan kota ke depan, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat namun tetap didasarkan atas data-data yang valid.

Ia menambahkan sudah banyak tersedia platform perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Sehingga kemudian perlu segera melakukan program peningkatan kompetensi ASN perencana yang bekerja di instansi pemerintah daerah agar dapat kreatif dan inovatif dalam melakukan refocusing program pembangunan di masa AKB ini.

Ketua Perkumpulan Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah (PPPI) mencontohkan strategi pengembangan kewirausahaan digital untuk mendorong perekonomian daerah.

Dalam seminar tersebut, PPPI dan IAP menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan sinergi dalam meningkatkan kapasitas perencana di daerah dan kesiapan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan di masa AKB dan pasca Covid-19. [JAR]