RMco.id  Rakyat Merdeka - Posisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sangat strategis. Dia mengelola duit ratusan triliun yang dikucurkan oleh APBN. Belum lagi nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 1,6 triliun. Dengan anggaran segede itu, tak heran kalau banyak makelar yang coba merayu dan menggoda Prabowo. Namun, purnawirawan jenderal bintang 3 itu tak bisa dirayu dan digoda.

Informasi ini diungkap adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo saat sarapan bareng wartawan di Hotel Ayana, Jl. Jenderal Sudirman, kemarin pagi. Hashim mengaku dapat info tersebut langsung dari Prabowo. Tepatnya, saat malam Tahun Baru 2020 ketika bersama Prabowo di Bali.

"Shim, saya batalkan kontrak-kontrak sebesar Rp 50 triliun," tutur Hashim, menirukan ucapan sang kakak.

Hashim mengaku kaget mendengar ucapan itu. Maklum, kebijakan itu diambil Prabowo saat baru 2 bulan jadi Menhan. Prabowo pun menjelaskan, dia membatalkan kontrak tersebut karena berbau korupsi, dimark up sampai 1250 persen. 

"Kontrak-kontrak Alutsista, kontrak senjata di Kemenhan senilai 3,4 miliar dolar. Dia (Prabowo) bilang ke saya, saya tidak mau terlibat korupsi, ini kontrak korup," beber Hashim kembali menirukan pernyataan Prabowo.

Berita Terkait : Prabowo Disaranin Mending Berhemat

Padalah, menurut Hashim, saat itu, banyak makelar yang mendekati dan merayu Hashim dan Prabowo. Bahkan ada yang menawarkan fee sampai 5 persen. Tapi baik Hashim maupun Prabowo, menolaknya.

"Kalau saya atau Prabowo mau korupsi, satu persen dari nilai itu saja kami bisa dapat Rp 500 miliar. Kalau mau di situ," imbuhnya. Sayang, Hashim tak merinci proyek-proyek apa saja yang dibatalkan Prabowo.

Tak sampai di situ, Hashim menyebut Prabowo kemudian mengembalikan uang itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Hashim, Menkeu Sri Mulyani sampai terkaget-kaget. "Silakan cek. Saya kaget, Menteri Keuangan juga kaget," seloroh Hashim. 

Lewat cerita itu, Hashim lantas meluruskan dirinya yang belakangan kerap dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal benih lobster. Dia pun menyebut, jumlah uang yang didapat dari ekspor benur lobster tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan proyek alutsista di Kemenhan itu.

"Kalau Prabowo dan saya mau jahat, 5 persen dari Rp 50 triliun itu Rp 2,5 triliun. Rp 2,5 triliun itu berapa benur yang anak saya harus ekspor untuk dapat uang itu. Prabowo low profile, dia bilang saya tidak mau terlibat korupsi," tutupnya.

Berita Terkait : Ya Ampun, Prabowo Baru Sowan Ke Wapres

Seperti diketahui, usai Menteri KKP Edhy Prabowo membuka ekspor benih lobster, sejumlah politisi disebut mendapat keuntungan. Salah satunya yakni Hashim Djojohadikusumo.  Pasalnya, perusahaan milik Hashim, PT Bima Sakti Mutiara yang berganti nama PT Bima Sakti Bahari, masuk dalam daftar puluhan perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benur. "Kalau saya dan keluarga mau korupsi dan rakus, kami main di Kemenhan, bukan KKP, bukan di lobster," tegas Hashim.

Sayangnya, saat Rakyat Merdeka mencoba mengonfirmasi soal cerita Hashim pada Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak belum ada jawaban. Begitupun saat Rakyat Merdeka mengontak Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari.

Sekadar info, pada tahun 2020, Kemenhan mendapatkan anggaran Rp 127,35 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar 82,8 persen, pinjaman luar negeri sebesar 7,1 persen, rupiah murni pendamping sebesar 4,3 persen pinjaman dalam negeri sebesar 1,9 persen, PNBP sebesar 2,1 persen dan BLU sebesar 1,8 persen.

Dalam Rencana Kerja Kementerian Pertahanan yang tertuang dalam Buku III UU APBN 2020, tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian (BA 012), tersusun secara rinci apa saja yang bakal dilakukan Kemenhan.

Dari pagu tersebut, sebanyak 41,6 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 32,9 persen untuk belanja barang, dan 25,4 persen untuk belanja modal. Jika dibandingkan dengan TA 2019, pagu anggaran tahun 2020 meningkat sebesar Rp 18,6 triliun (15,6 persen).

Berita Terkait : Penasaran, Prabowo Kapan Ya Ke Amerika

Beberapa output yang akan dicapai oleh Kemenhan TA 2020 antara lain pengadaan Alutsista dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14,53 triliun, pengembangan Sarana dan Prasarana Matra Darat sebesar Rp 1,25 triliun. Rinciannya, rumah Prajurit TNI AD sebanyak 1.110 Unit, pos Pamtas sebanyak 9 Pos, dan lanjutan pembangunan Divisi 3 (Kostrad, Kodam dan Yon Komposit). 

Kemudian, pengembangan Sarana dan Prasarana Matra Laut sebesar Rp 2,06 triliun antara lain diperuntukkan untuk lanjutan Pembangunan Sarpras Koarmada III dan Pasmar-3 Sorong

Lalu, pemeliharaan/Perawatan Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis untuk 143 unit sebesar Rp 3,19 triliun, serta pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata & Almatsus lainnya untuk 228 pesawat sebesar Rp 5,10 triliun. Untuk tahun 2021, Kemenhan mengajukan anggaran Rp 129,3 triliun. Naik 6,9 triliun dari anggaran 2020.

Selain anggaran, Kemenhan juga mengelola aset negara yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ada 10 kementerian/lembaga (K/L) yang mengelola aset negara atau barang milik negara (BMN) dengan nilai paling jumbo. Dari daftar tersebut, Kemenhan menempati posisi pertama dengan nilai aset Rp 1.645,56 triliun. [OKT]