RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yang diundangkan pada 3 Juli 2020. Peraturan baru ini mencabut Perpres Nomor 43 Tahun 2015.

Salah satu isinya menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam. BIN berada langsung di bawah Presiden.

Baca Juga : KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 3 Miliar Milik Eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati memandang, Perpres ini sudah tetap. Karena memang seharusnya BIN itu melapor langsung ke Presiden. "Hal ini sudah seharusnya begitu. Karena kinerja intelijen BIN adalah untuk memberi pasokan masukan dan data hanya kepada Single Client, yaitu dalam hal ini Presiden. Dengan adanya di bawah Presiden langsung, diharapkan dapat menyudahi ketumpang tindihan birokrasi," jelas Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, Sabtu (18/7).

Mantan Sekretaris Panja UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara di Komisi I DPR ini menerangkan, publik dapat melihat Perpres 73/2020 sebagai penyederhanaan birokrasi guna untuk meningkatkan efisiensi dan aktualitas proses penyampaian informasi intelijen dalam siklus intelijen. Presiden sebagai End User dapat menerima informasi dari tangan pertama yaitu Kepala BIN. 

Baca Juga : Piala AFC U-19 Ditunda, Shin Tae-yong Akan Ubah Program Latihan

"Presiden sebagai Kepala Negara tentu butuh percepatan proses pengambilan keputusan dalam hadapi ancaman negara. Oleh karenanya Perpres ini efektif jika diterapkan. Tentu saja Perpres ini tidak melanggar Undang-Undang Intelijen Negara tahun 2011," tutupnya. [USU]