RMco.id  Rakyat Merdeka - Massa PA 212 bersama aliansi organisasi lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Kamis (16/7). Mereka membawa spanduk-spanduk. Salah satunya bertuliskan Makzulkan Jokowi dan Bubarkan PDIP.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar mengatakan, tuntutan memakzulkan Jokowi dan pembubaran PDIP dalam aksi menolak RUU HIP adalah tindakan tidak tepat. Idil menilai, tuntutan memakzulkan presiden dan pembubaran PDIP keluar dari konteks aksi.

Baca Juga : Hati-hati, Cuma 2 Kelurahan di DKI Yang Bebas Covid

"Kalau pemakzulan presiden dan pembubaran PDIP saya kira itu salah sasaran ya," kata Idil, Sabtu (18/7). 

Idil mengatakan, tidak adil bila massa aksi PA 212 hanya menuntut pembubaran PDIP. Sebab pembahasan RUU HIP di DPR adalah andil seluruh partai politik yang memiliki representasi di parlemen.

Baca Juga : Gerebek Apartemen di Bogor, BP2MI Amankan 19 Calon PMI Ilegal

"Karena memang itu akumulatif perbincangan di DPR. Maka kemudian secara objektif kalau hanya menyalahkan PDIP menurut saya agak tidak adil terus apalagi sampai pemakzulan presiden, menurut saya memang tidak pas," ucap Idil.

Tak hanya membawa spanduk tuntutan pemakzulan presiden dan pembubaran PDIP, unjuk rasa menolak RUU HIP juga diikuti sejumlah pelajar yang membuat rusuh demo tersebut. Polisi kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya aktor intelektual di balik unjuk rasa tersebut.

Baca Juga : Kemenhub Siapkan 6 Kapal Angkut Hewan Kurban

Terpisah, Ketua KPAI, Susanto meminta, agar anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam aksi atau kegiatan demonstrasi lantaran rentan terjadi hal buruk. "Kami mengimbau semua pihak agar usia anak-anak termasuk pelajar tidak dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi," kata Susanto. [UMM]