RMco.id  Rakyat Merdeka - DPP PDIP telah memutuskan memilih putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wali Kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa, Sekretaris PDIP Solo dan juga juga Ketua DPRD Solo periode 2014-2019. Penunjukkan itu juga mengakhiri peluang Achmad Purnomo, Wakil Wali Kota Solo saat ini, yang sebelumnya juga mencalonkan sebagai kandidat calon Wali Kota Solo. 
 
Penunjukan Gibran itu sempat menjadi rumor politik setelah muncul kabar adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dan Purnomo. Ada yang menyebut, di pertemuan itu, Presiden Jokowi menjanjikan jabatan tertentu ke Purnomo.

Purnomo mengakui memang dirinya bertemua dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (17/7). Namun, dalam pertemuan itu, sama sekali tidak menyinggung soal gagalnya Purnomo dalam pencalonan, apalagi sampai ada tarawan jabatan tertentu. Pertemuan itu membahas soal pembangunan Masjid Taman Sriwedari yang terhambat karena kekurangan dana. 

Berita Terkait : Puan Makin Berani Nasehati Jokowi

Selain sebagai Wakil Wali Kota, Purnomo memang tercatat sebagai Ketua Pembangunan Masjid Taman Sriwedari. Nah, dalam pertemuan, Purnomo meminta bantuan Pemerintah agar pembangunan tempat ibadah tersebut bisa dilanjutkan. Pemerintah pun komitmen membantu. 

Purnomo pun dengan tegas membantah kabar bahwa dalam pertemuan itu Jokowi menawarkan jabatan tertentu kepada dirinya. “Kami kan memang sudah bersahabat sejak lama. Hanya obrolan selingan sembari makan," kata Purnomo dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (19/7).

Baca Juga : Melalui FGD, Fadel Gali Pandangan Akademisi dan Birokrat Soal Haluan Negara

Dalam pertemuan, kata Purnomo, obrolan memang sempat menyinggung juga soal Pilkada Kota Solo. Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar Pilkada Solo berlangsung aman dan damai demi menjaga kondusifitas Kota Solo. Pesan yang sama pernah disampaikan juga ke Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan kandidat-kandidat lainnya yang akan berkompetisi di Pilkada Solo.  

Sumber yang dekat dengan Istana juga memastikan, Jokowi tidak mengumumkan soal rekomendasi bagi calon kepala daerah, seperti kabar sebelumnya. Pasalnya, penyampaian pengumuman adalah wewenang partai, dalam hal ini DPP PDIP. Apalagi, list tentang Calon Kepala Daerah yang direkomendasi PDIP sebelumnya sudah banyak beredar di masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, juga tidak ada pembicaraan tentang kompensasi untuk Purnomo jika dirinya tidak terpilih dalam rekomendasi. [USU]