RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung tahun 2012-2013, Dadang Suganda.

Dadang bakal lebih lama mendekam di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

"Penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari untuk tersangka DS, terhitung mulai hari ini tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (20/7).

Berita Terkait : Penyidik Cecar Saksi Soal Status Tanah Yang Dicaloin Dadang Suganda

Ali menjelaskan, perpanjangan penahanan itu dilakukan, lantaran penyidik masih memerlukan waktu untuk segera menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut.

Dadang dijebloskan ke dalam sel pada Selasa 30 Juni 2020. Dia masuk penjara setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Dadang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Oktober 2019, sehari sebelum UU KPK baru berlaku. Komisi antirasuah baru mengumumkannya sebulan kemudian, 21 November 2019.

Berita Terkait : KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Korupsi Djoko Tjandra Cs

Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung, dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

Selain Dadang, komisi antirasuah juga menetapkan mantan anggota DPRD Kadar Slamet sebagai tersangka. Dia juga jadi makelar tanah.

Keduanya menyusul mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Kota Bandung Herry Nurhayat serta mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, yang sudah lebih dulu ditersangkakan komisi yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo Cs.

Berita Terkait : KPK Terus Kejar Aset Tersangka Korupsi RTH Pemkot Bandung, Dadang Suganda

Akibat ulah makelar tanah itu, negara dirugikan Rp 69 miliar, dari realisasi anggaran senilai Rp 115 miliar.

Jumlah itu diperoleh berdasarkan hasil audit investigasi, dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). [OKT]