RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyebut ada dana operasional yang tidak terbatas untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR.

Hal itu disampaikan, Wahyu saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

Wahyu menuturkan, pada 17 Desember 2019 diajak Agustiani Tio Fridelina bertemu Saeful Bahri. Pertemuan di Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Saeful menanyakan tindak lanjut surat dari DPP PDIP mengenai permohonan pergantian anggota DPR terpilih di dapil Sumsel I. Riezky Aprilia hendak digantikan Harun Masiku. 

Lantaran Riezky menolak mundur sukarela, ia akan dicopot dari DPR dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW). 

“Saya menyampaikan bahwa surat dari PDI Perjuangan tidak dapat dilaksanakan,” tutur Wahyu. 

Jaksa KPK lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wahyu yang menyinggung soal dana operasional tidak terbatas. 

Baca Juga : Bajo Tak Ciut Lawan Gibran

Wahyu membenarkan keterangan di BAP. Katanya, info dana operasional tak terbatas itu dari Tio. Disampaikan sebelum bertemu Saeful di Pejaten Village. 

Menurut Tio, Donny Tri Istiqomah, pengacara DPP PDIP yang menjanjikan dana itu. 

Info ini disampaikan Tio kepada Wahyu melalui WhatsApp (WA). “Beliau (Tio) berikan informasi bahwa Pak Saeful akan bertemu dengan saya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa ada DP (Down Payment/uang muka) dana operasional yang tidak terbatas,” tutur Wahyu. 

Masih dalam percakapan via WA, uang muka dana operasional itu cair. Saeful menyiapkan Rp 200 juta. Wahyu tidak bertanya lebih jauh kepada Tio mengenai uang muka itu dalam percakapan WA. 

“Karena agendanya Pak Saeful ingin minta penjelasan. Jadi saya di WA itu saya tidak bertanya,” ujarnya. 

Usai bertemu Saeful, Tio menghampiri dan menyerahkan amplop. Isinya uang 15 ribu dolar Singapura. Wahyu menerimanya. 

Meski tahu KPU tidak bisa mengakomodir pergantian Riezky dengan Harun Masiku. Ia tergiur dengan uang yang ditawarkan. 

Baca Juga : Kemenkeu Akui Rakyat Kita Hidup Makin Susah

“Saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan menerima uang yang tidak semestinya saya terima,” tukas Wahyu. 

Jaksa juga mencecar Wahyu soal penerimaan uang Rp400 juta dalam bentuk dolar Singapura. Kalau sudah tahu KPU bakal menolak, mengapa tetap menerimanya? Wahyu berkelit uang itu tidak pernah ia terima. Uang itu ada di Tio. Wahyu menitipkan ke Tio untuk disimpan 

“Istilah dititipkan itu adalah siasat saya supaya uang tidak saya terima,” dalihnya. 

Terima 500 Juta

Wahyu mengakui pernah menerima uang Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Papua Barat Muhammad Thamrin Payopo. Uang itu diterima Wahyu agar membantu agar putra daerah lolos seleksi anggota KPU Papua Barat. 

“Saya mengakui sepenuhnya bahwa saya melalui adik sepupu saya menerima Rp 500 juta dari Pak Thamrin,” kata Wahyu. 

Wahyu bertemu Thamrin ketika menghadiri pelantikan Panitia Seleksi Anggota KPU Papua Barat pada 2019. Thamrin menyampaikan muncul gejolak di Papua Barat. Menuntut agar ada putra daerah terpilih jadi anggota KPU Papua Barat. 

Baca Juga : BPK Penatausahaan Piutang Perpajakan Perlu Diperbaiki

Menanggapi Thamrin, Wahyu memberikan sinyal untuk membantu putra daerah. Ia meminjam rekening sepupunya untuk menerima uang dari Thamrin. 

“Yang pasti adalah saya benar menerima transferan uang Rp 500 juta. Jadi, menggunakan rekening pribadi,” kata Wahyu Jaksa mengonfirmasi lagi mengenai rekening Ika Indriyani yang dipakai untuk menerima transfer dana. 

“Sebenarnya awal meminjam PT sepupu saya. Apakah transfer kepada badan usaha ada pajaknya atau tidak. Tapi saudara saya tidak menjawab,” tutur Wahyu. 

Akhirnya Wahyu meminjam rekening Ika untuk menampung transfer dana Rp 500 juta. [BYU]