RMco.id  Rakyat Merdeka - Dari jumlah publik yang tahu soal kasus mega-korupsi, mayoritas atau 56,5 persen di antaranya yakin Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin mampu menuntaskannya. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi terkait dengan rilis surveinya, hari ini (Selasa, 21/7).

Survei ini bertemakan "Perubahan Opini Publik Terhadap Covid-19; Dari Dimensi Kesehatan ke Ekonomi." Survei ini dilakukan pada 13-16 Juli 2020. Survei menggunakan kontak telepon, sebab masih dalam situasi pembatasan sosial yang luas diterapkan di hampir seluruh wilayah nusantara. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. 

Berita Terkait : Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Undang KPK

Burhan mengatakan, sebanyak 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 70 persen di antaranya memiliki nomor telepon. "Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 5.872 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden," jelas Burhan.

Soal Kejaksaan, Burhan melanjutkan bahwa sosialisasi kasus ini harus ditingkatkan. Kepercayaan kepada lembaga Kejaksaan juga cukup tinggi, di atas 60 persen. "Tepatnya 68,4 persen," jelas Burhan.

Berita Terkait : Soeprapto dan Huruf yang Hilang

Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait menilai, Jaksa Agung ST Burhanuddin bisa membuat kepercayaan dan dukungan publik pada lembaga kejaksaan meningkat. Sebab, langkah dan gebrakan ST Burhanuddin, seperti memberantas korupsi, sangat didambakan rakyat.

"Kita apresiasi Jaksa Agung. Beliau tak banyak bicara melainkan langsung dengan aksi nyata. Misalnya dalam kasus FirstTravel dan Jiwasraya," kata Maruarar Sirait.

Baca Juga : Tak Usah Kirim Bunga, Jadikan Saja Sedekah Untuk Almarhum

Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang juga pengamat Hukum Tata Negara, Rini Heryanti, menilai langkah Kejagung dalam upaya memburu buronan kasus korupsi sudah tepat dan bagus. Hal ini juga bisa menarik perhatian dan kepercayaan publik.

"Saya sangat mengapresiasi hal itu. Dan mungkin tidak hanya saya, tetapi juga masyarakat luas," ucap Rini. [USU]