RMco.id  Rakyat Merdeka - Diskursus penghentian sementara (moratorium) kampus STAN menimbulkan polemik. Untuk menyelesaikan masaalah ini, dinilai perlu dilakukan audit menyeluruh atas pengelolaan kampus kedinasan itu.

Mantan Ketua Alumni STAN Sudirman Said menyatakan, untuk menghindari fitnah dan prasangka, yang terbaik adalah BPK melakukan audit menyeluruh. "Audit operasional atau audit manajemen sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi apakah kebijakan moratorium itu sudah tepat atau belum,” tutur Sudirman Said, Selasa (21/7).

Baca Juga : PGN SAKA Kembangkan Lapangan Sidayu dan Lapangan West Pangkah

Sudirman mengaku bersama sejumlah alumni terus melakukan pendalaman berbagai isu di balik kebijakan moratorium. "Alasan yang mengemuka memang simpang siur. Sempat ada isu radikalisme dan intoleransi, tapi belakangan ada alasan Covid-19 dan adanya kebijakan minus growth Kementerian Keuangan," ujar Mantan Menteri ESDM itu.

Dia pun heran, pada suatu kesempatan, Menkeu Sri Mulyani menyatakan akan ada moratorium selama lima tahun, sampai 2024. Tetapi, belakangan Pejabat Kemenkeu menjelaskan STAN akan diperkuat dan karena itu perlu ditutup sementara.

Baca Juga : Ini 5 Jurus BI Pulihkan Ekonomi

“Alasannya berubah-ubah, informasinya juga simpang siur. Di kampus terdengar moratorium merupakan perintah pimpinan. Tapi, di luaran beredar usulan-usulan datang dari otoritas kampus. Sementara, dari Senat PKN STAN kami mendengar banyak terjadi pelanggaran statuta dan etika dari Pimpinan Kampus,” ujar Dosen Kepemimpinan PKN STAN ini.

Audit menyeluruh, sebut Sudirman, akan memperjelas duduk soal sebenarnya. “Saya kasihan pada Pimpinan Kampus, ada yang menuduh macam-macam. Dari pada timbul fitnah dan saling curiga, kita percayakan pada profesionalisme BPK. Audit komprehensif akan membuka semua spekulasi dan baik bagi semua pihak,” paparnya.

Baca Juga : Serap 30 Juta Tenaga Kerja, Bisnis Properti Jadi Penggerak Ekonomi di Tengah Pandemi

Sudirman menambahkan, audit komprehensif adalah salah satu pendekatan untuk menjaga transparansi, yang menjadi salah satu prinsip good governance. Pegiat antikorupsi ini menjelaskan bahwa STAN adalah kampus yang melahirkan profesional yang menjujung tinggi integritas dan good governance.  "Lulusan STAN sangat dibutuhkan oleh  banyak instansi pemerintah dan badan usaha milik negara.  Sangat disayangkan bila kebijakan moratorium dilakukan secara terburu-buru," ujarnya. [NNM]