RMco.id  Rakyat Merdeka - Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terus jadi sorotan. Setelah manjain konglomerat dengan dana hibah, kini eks bos Gojek itu di-bully karena potong tunjangan guru. Nadiem kok gitu sih...

Citra harum Nadiem ternyata hanya seumur jagung. Awal-awal menjabat sebagai menteri, Nadiem mendapat apresiasi luas dari banyak kalangan. Pujian datang dari mana-mana. Dia dianggap mampu membenahi sekaligus mengeluarkan gebrakan untuk memperbaiki pendidikan di tanah air.

Berita Terkait : Kok Ada Kekosongan Hukum Begitu Ya...

Belum setahun berlalu, harapan harapan terhadap Nadiem berubah menjadi kekecewaan. Dimulai dengan pemberian dana hibah senilai Rp 20 miliar kepada lembaga amal milik para konglomerat yaitu, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, berlanjut ke kebijakan menghentikan tunjangan guru non PNS.

Kebijakan tersebut diatur lewat Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Di Pasal 6 aturan itu disebutkan, tunjangan tidak diberikan kepada guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama (SPK).

Baca Juga : Top! Pupuk Indonesia Sabet The Most Promising Company Marketing 3.0

SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atas kerja sama antara lembaga pendidikan asing yang diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Komisi X DPR saat rapat dengan Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia (FKGSI) pertengahan bulan lalu meminta Nadiem menevaluasi kebijakan tersebut. Namun, sampai sekarang Nadiem belum merevisi aturan itu. Hal tersebut membuat para guru cemas.

Ketum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi menilai, kebijakan ini tidak adil. Kata dia, tunjangan itu adalah hak guru selama dia lulus sertifikasi. Baik itu PNS mau pun SPK. “Kebijakan ini tidak fair,” kata Unifah, kemarin.

Baca Juga : Mulai Besok, Blok G Balai Kota Lockdown 3 Hari

Menurut Unifah, jika Nadiem ingin melakukan efisiensi anggaran sebaiknya memangkas pos anggaran lain. Jangan memotong anggaran kesejahteraan guru.
 Selanjutnya