RMco.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan kepada para pengelola agar tidak membuka serentak bioskop saat pandemi Covid-19.

"Untuk Jawa Tengah ya hati-hati dulu, apalagi Kota Semarang, saya menyarankan jangan sekarang," kata Ganjar di Semarang, Kamis (27/8).

Ia mewanti-wanti pengelola bioskop berhati-hati sebab masih banyak daerah di Jateng yang penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi.

Berita Terkait : Khawatir Jadi Klaster Baru, Ganjar Minta KPU-Bawaslu Pertimbangkan Usulan Tunda Pilkada

Ganjar sebenarnya berharap pengelola bioskop melakukan inovasi berupa "bioskop drive in" atau penonton berada di dalam mobil yang pernah dilakukan di Marina Convention Centre (MCC) saat pentas musik beberapa waktu lalu.

Dengan metode menonton bioskop seperti itu, maka penonton akan mempersiapkan diri dengan baik di mobil masing-masing dan mengurangi risiko penularan Covid-19. "Kalau boleh ya, bioskopnya itu dengan 'drive in', saya pengen justru pengusaha bioskop membuka itu. Jadi, bioskopnya tetap jalan, masyarakat aman," ujarnya.

Kalau memang dipaksakan masuk dalam gedung bioskop seperti biasanya, Ganjar meminta pengelola mempersiapkan betul protokol kesehatannya.

Berita Terkait : Ini Upaya BUMN Selamatkan UMKM di Tengah Pandemi Corona

"Juga kalau bisa dipasang UV di dalamnya, kalau itu semua dilengkapi, mungkin akan sedikit aman, jika tidak, maka potensi penularan Covid-19 di dalam gedung bioskop cukup tinggi karena posisinya yang tertutup rapat, dikhawatirkan virus akan mudah menyebar," katanya.

Kendati demikian, Ganjar mengizinkan dilakukan uji coba pembukaan bioskop di daerah-daerah yang sudah masuk zona hijau dan sudah dipersiapkan dengan baik protokol kesehatannya. "Kalau zona hijau dan sudah disiapkan protokolnya dengan baik, saya kira boleh juga dilakukan uji coba," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) berencana membuka serentak bioskop di seluruh indonesia pada awal September 2020 dan saat ini masih menunggu keluarnya izin dari pemerintah. [SRI]