RMco.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menginjak rem kedaruratan Corona, namun remnya itu masih dioprek-oprek Pemerintah Pusat di bawah komando Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Apa hasilnya? Siang ini, akan diumumkan resminya, apakah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) total yang dimaui Anies yang berlaku, atau ada modifikasi-modifikasi lain yang akan diterapkan.

Silang pendapat antara Airlangga dan Anies soal PSBB dimulai sejak Kamis lalu atau sehari setelah Anies menarik rem darurat Corona. Salah satu perbedaan yang mengemuka antara lain soal aturan Work From Home (WFH). Anies ingin semua pekerja kantor memberlakukan WFH. Sementara Airlangga ingin agar perkantoran menerapkan jam kerja fleksibel. 

Artinya, sebagian kerja di rumah sebagian kerja di kantor. Keinginan itu sesuai dengan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Perbedaan pendapat tersebut diselesaikan dalam rapat tertutup yang digelar secara virtual, kemarin. Anies di Balaikota Jakarta, sementara Airlangga di Bali. Ikut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

Berita Terkait : Anies Nyindir Risma?

Rapatnya cukup alot. Dimulai pukul 14.00 WIB, baru selesai menjelang adzan Maghrib. Hasilnya, secara umum Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat sudah satu suara. Hanya saja, hasil rapat tak bisa langsung diumumkan lantaran masih ada yang harus diharmonisasi. “PSBB yang sudah diumumkan Gubernur DKI, secara resmi besok akan disampaikan kepada media sekitar pukul 13.00 WIB,” kata Doni saat jumpa pers yang ditayangkan dalam YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemarin. 

Dalam pembahasan tersebut, kata Doni, Pemerintah Pusat diwakili Tim Pakar Satgas dan perwakilan kementerian/ lembaga. “Pembahasan dimulai malam ini sampai besok pagi,” katanya. Meski demikian, Doni memastikan, rapat terkait kebijakan PSBB Jakarta akan menghasilkan kepentingan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI demi keselamatan masyarakat. “Kesehatan jadi program prioritas dan upaya-upaya pencegahan harus jadi upaya bersama,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Anies. Mantan Mendikbud itu mengklaim Pemerintah Pusat mendukung kebijakan PSBB yang akan dimulai Senin besok. Ia memastikan, tidak ada pertentangan antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. “Pemerintah mendukung, Pemerintah Pusat juga menyadari bahwa di DKI terjadi lonjakan kasus cukup signifikan di September ini,” kata Anies di Balaikota, tadi malam. 

Berita Terkait : Rem Anies Diinjek Jokowi

Menurut Anies, Pemerintah Pusat paham permasalahan kesehatan harus dijamin supaya ekonomi bisa berjalan baik. “Sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan, ekonomi tidak bisa bergerak,” kata Anies.

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan, itulah pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah. Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan satu visi. Dia mengakui, sebelumnya ada kesan perbedaan dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Kesan seperti ini menimbulkan kebingungan dan kerugian, utamanya terhadap pada pelaku-pelaku usaha. “Pusat pun tak melakukan apa-apa untuk menenangkan agar kebijakan itu tak berdampak pada ekonomi,” kata Jazilul, saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kemarin. 

Dia mengingatkan, pentingnya jadi negarawan di situasi seperti ini. Jangan hanya mengedepankan kepentingan politiknya masing-masing. Pejabat daerah dan pusat harus menjadi negarawan. “Kita sudah jelas musuhnya ini yaitu Covid-19 dan krisis ekonomi. Tapi kenapa kok masih berbeda-beda dalam melakukan kebijakan. Kok tidak satu tindakan dan tarikan yang sama,” ucapnya. 

Baca Juga : Komisi I : Tiru Bu Susi Dong, Tangkap Dan Tenggelamkan

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai ada yang tak beres dalam pertentangan para menteri kabinet dengan Anies. “Hal-hal semacam ini tidak beres, kan seharusnya semua saling mendukung,” kata Agus, kemarin. Agus mengingatkan, pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menanggulangi pandemi Corona. Sayangnya, hingga kini, pemerintah hampir tidak bisa menyelesaikan penularan virus Corona. Tenaga medis pun terus berguguran. [BCG]