RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak yang menawarkan bantuan untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah (cakada) dengan membayar sejumlah biaya.

"KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat. Termasuk, dalam pengisian LHKPN," ujar Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati lewat pesan singkat, Selasa (15/9).

Berita Terkait : KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Waterfront City

Ipi mengatakan, laporan soal itu diterima KPK dari wilayah Banten dan Jawa Barat. Pihak yang mencatut nama komisi antirasuah itu mengaku bisa mendapatkan tanda terima LHKPN sebagai persyaratan pencalonan kepala daerah.

Bahkan, ada yang mengaku dapat membantu menghindari proses pemeriksaan LHKPN. Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online, melalui elhkpn.kpk.go.id. "Dengan peristiwa ini, KPK meminta masyarakat berhati-hati," imbuhnya.

Berita Terkait : KPK Mana...KPK Mana...

Ipi meminta masyarakat yang mendapati adanya pihak-pihak yang mencurigakan, atau ada indikasi mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan menggunakan nama KPK, untuk melaporkannya kepada pihak kepolisan. Atau bisa juga menghubungi KPK melalui call center KPK di 198.

Saat ini, KPK sedang membuka pendaftaran LHKPN bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan Pilkada serentak tahun 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berita Terkait : KPK Dukung Penyelamatan Aset PLN di Maluku

KPK juga masih menunggu dan meminta calon kepala daerah yang belum melaporkan harta kekayaannya, agar segera menyampaikannya.

"Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center 198, email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id atau situs https://elhkpn.kpk.go.id," tandas Ipi. [OKT]