Sebelumnya 
Mereka ingin, organisasi itu langsung di bawah lembaga adat Pitalah, dan seluruh kegiatan berada di mesjid nagari. Untuk mengurus izin persyarikatan, Saalah pun harus melalui urusan yang berbelit, mulai dari penghulu nagari, ulama tarekat Naqsyabandiyah, dan guru-guru agama.

Intrik penolakan terhadap embrio Cabang Padang Panjang sebenarnya memang sudah terendus, ketika Kepala Nagari Pitalah menyampaikan penolakan mereka kepada Asisten Residen Padang Panjang pada November 1926.

Baca Juga : Hanya Orang Gila Yang Tak Percaya Corona Ada

Mereka menolak, bila Muhammadiyah berada di luar kontrol Kepala Nagari Pitalah. Setelah kepala nagari menghadap, pada 2 Desember 1926, giliran majelis nagari mengeluarkan putusan, ”Perkumpulan Tani dan Muhammadiyah dibubarkan. Tabligh agama bisa diadakan kapan saja di mesjid. Izin yang tersedia diberikan oleh sidang Jumat dan ulama.” (Mailrapport 523x/1927).

Penolakan otoritas adat itu tentu bisa dipahami. Sebab, Pitalah merupakan basis tarekat Naqsyabandiyah, sehingga hadirnya Muhammadiyah dianggap ancaman serius. Namun, Saalah tidak peduli atas penolakan otoritas nagari.

Baca Juga : Buat Tyson, Masuk Penjara Serasa Kayak Liburan

Pada 2 Juni 1926 Sutan Mangkuto, Datuk Sati, dan dua pimpinan Tabligh Muhammadiyah, mengalihkan organisasi Perkumpulan Tani menjadi Cabang Padang Panjang (Mailrapport 523x/27).
 Selanjutnya