Sebelumnya 
Selain itu, hari ini, Selasa (15/9) bertempat di kantor Polres Muba, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan dan penyitaan berbagai dokumen dari saksi Erdian Syahri, yang merupakan Kepala DPMPTSP Kabupaten Muba.

Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada Erdian, adalah mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabupaten Muba. "Karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya," jelas Ali.

Berita Terkait : Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 60 Miliar

KPK mengumumkan Mustofa sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018. Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mustofa. Yaitu, dugaan suap terkait pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan penerimaan gratifikasi.

Mustofa diduga menerima "fee" dari rekanan pelaksana proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi itu sekitar Rp 34 miliar.

Baca Juga : Hanya Orang Gila Yang Tak Percaya Corona Ada

Dari penerimaan gratifikasi oleh Mustofa sekitar Rp 34 miliar itu, KPK menemukan dugaan TPPU. Mustofa diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening banknya atau melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara (SPU-MIX) dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus hutang bahan atau beton.

Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak 2 unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Baca Juga : Buat Tyson, Masuk Penjara Serasa Kayak Liburan

Mustofa disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. [OKT]