RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menertibkan dan memulihkan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola kementerian itu dengan nilai Rp 571,5 triliun.

Beberapa aset yang jadi perhatian adalah Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, pemanfaatan aset-aset itu belum secara optimal menyumbang pemasukan keuangan negara," ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha, Rabu (17/9).

Berita Terkait : Didukung KPK, Pertamina Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Negara atas Aset Rp 9,5 Triliun

Salah satu kendala yang dihadapi Kemensetneg dalam pengelolaan aset adalah untuk menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal.

Terkait aset GBK, KPK mengidentifikasi empat persoalan. Pertama, penetapan status tanah Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK, di mana ada pencatatan ganda dan penggunaan perjanjian bersama.

Kedua, ada aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian, sehingga terjadi pemanfaatan aset tanpa perjanjian dan belum membayar royalti serta hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan (HPL).

Berita Terkait : Per Agustus, Penerimaan Negara Capai Rp 1.028 T

Ketiga, terdapat aset yang proses kepemilikannya belum selesai. Dan keempat, aset komersil dengan kontribusi yang perlu ditinjau ulang. 

Sementara terkait aset PPK Kemayoran, KPK telah memperoleh ringkasan permasalahan hukum yang timbul pada lahan PPK Kemayoran yang dikerjasamakan dengan mitra.

Untuk aset TMII, KPK menemukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang TMII, aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola Yayasan Harapan Kita. Sudah terdapat naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat.

Berita Terkait : PLN Berhasil Selamatkan Aset Negara Lebih Dari Rp 960 Miliar

KPK mendapatkan informasi, pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Hasilnya, lahir tiga opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
 Selanjutnya