RMco.id  Rakyat Merdeka - Kerja Kejaksaan Agung (Kejagung), yang terus mengembangkan kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, termasuk cepat. Korp Adhyaksa di bawah Jaksa Agung ST Burhanuddin itu dinilai sudah terbuka dan bekerja sesuai dengan harapan publik.

"Kejaksaan sangat terbuka. Gelar perkara kasus Jaksa Pinangki itu sudah sesuai harapan publik. Hal ini juga diperkuat dengan gelar perkara yang dilakukan bersama KPK dan Polri. Kita tahu KPK adalah lembaga yang paling dipercaya rakyat," kata Ketua Presidium Jaringan Muda Cendekia Indonesia, Ahmad Nizar Saputra, Rabu (16/9).

Berita Terkait : Anggota Komisi III DPR Ingatkan Kasus Djoko Tjandra Harus Dibongkar Sampai Tuntas

Dalam kasus Pinangki, Nizar yakin akan tuntas dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Termasuk sebagai upaya melakukan reformasi birokrasi secara tuntas.

"Kasus Pinangki itu jangan dilihat dari kasus bahwa ada jaksa nakal. Kalau itu sih cerita lama. Justru yang harus di-zoom-nya adalah bahwa reformasi birokrasi jalan. Buktinya kasus Pinangki dibuka secara transparan. Itu poinnya," ungkap Nizar.

Berita Terkait : Berkas Perkara Sudah Rampung, Jaksa Pinangki Segera Disidang

Di sisi lain, Nizar menilai, dalam kasus lain juga Kejagung bergerak cepat dan terbuka. Misalnya sepanjang 2020 ini, Kejagung sudah membekuk 66 buron. Penangkapan terbaru dilakukan terhadap mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota (BPBK) Kota Bengkulu Imron Rosadi terkait tindak pidana korupsi senilai Rp 1,87 miliar. 

"Dari kasus-kasus yang selama ini ditangani Kejagung, ini membuktikan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin benar-benar membawa Kejagung sebagai lembaga yang profesional dan terbuka. Kita sangat apresiasi itu," ungkap Nizar.

Berita Terkait : Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Undang KPK

Menjelang satu tahun kepemimpinan ST Burhanuddin, Nizar menilai bahwa Presiden Jokowi memang tak salah memilih orang. Sebab, ST Burhanuddin berasal dari kalangan profesional yang memang sudah malang melintang di kejaksaan serta benar-benar menunjukkan independensi. "Saya kira dalam satu tahun ini, kita cukup puasa dengan kinerja Kejaksaan," tutup Nizar. [USU]