RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Surat Keputusan tentang kepengurusan DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). 

Surat bernomor AHU-0000510.AH.01.08.TAHUN 2020 ini mengesahkan kepengurusan GMNI di bawah komandon Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum dan M Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal.

Untuk diketahui, Arjuna-Dendy dipilih oleh mayoritas cabang sebanyak 81 cabang definitif, 4 dewan pimpinan daerah definitif, 6 cabang caretaker dan 4 dewan pimpinan daerah caretaker di Kongres XXI GMNI di Ambon. 

Arjuna-Dendy terpilih setelah forum pemilihan pimpinan sempat terjadi keributan dan aksi pemukulan pada peserta sidang.  

Baca Juga : OVOO Pertamina,185 Ribu Pangkalan LPG 3 Kg di 55 Ribu Desa Telah Beroperasi

Kekacauan tersebut membuat Ketua Umum DPP GMNI 2017-2019 Robaytullah Kusuma Jaya menggunakan hak prerogatifnya seperti yang tercantum dalam ART GMNI Pasal 9 Ayat 6, dengan memindahkan tempat kongres di Hotel Amaris, Ambon. Pasalnya, sejumlah peserta kongres tidak bisa melakukan sidang dengan demokratis karena diintimidasi oleh sejumlah oknum yang disinyalir bukan anggota GMNI. 

“Alhamdulilah SK dari Kemenkumham telah terbit. SK ini bersifat final dan mengikat. Walau SK ini bukan tolok ukur perjuangan, semoga dengan SK ini kami bisa melakukan kerja-kerja organisasi dan kaderisasi tanpa hambatan”, ujar Arjuna.

Selain mengumumkan terbitnya SK Kemenkumham, DPP GMNI juga menyelenggarakan tasyakuran Sekretariat baru di Jalan Tm. Bend. Jatiluhur III No.2, RT 10/RW 2, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekretariat baru ini diputuskan setelah legalitas kepemilikan Wisma Trisakti tidak memiliki kejelasan. Untuk menghindari pertikaian dan keributan yang berkepanjangan maka DPP GMNI memutuskan untuk menempati Sekretariat Rumah Juang Marhaenis sebagai pusat aktivitas organisasi.

“Kami tidak ingin bertikai dan larut dalam keributan. Kami tidak ingin GMNI mengalami kevakuman, maka kami pilih melaksanakan tugas organisasi di Rumah Juang ini”, jelas Dendy.

Baca Juga : 7 Hari Ke Depan Sangat Menentukan, Dino Patti Djalal Minta Doa

Acara deklarasi SK Kemenkumham dan tasyakuran peresmian Sekretariat tersebut ditutup oleh pidato politik Ketua Umum DPP GMNI 2019-2022 Arjuna Putra Aldino yang bertajuk “Renungan Perjuangan Menyongsong Zaman Baru”. 

Disebutkan, GMNI merespons adanya perubahan ekonomi politik dunia yang dimotori oleh Revolusi Industri 4.0 yang bersifat exponential dan disruptive. Perubahan yang sedang berlangsung ini menempatkan bangsa-bangsa termasuk Indonesia berada di persimpangan jalan antara kesadaran dunia lama yang existing dan membangun kesadaran baru yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. 

Pandemi global telah memicu perubahan besar-besaran, sekaligus menjadi katalisator bagi berlangsungnya revolusi industri keempat.

Menurutnya, kesadaran baru ini harus dibangun sedini mungkin, tidak sekadar untuk menyambut manfaat dari kehadiran teknologi baru, tetapi yang lebih utama untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. 

Baca Juga : Bamsoet: Sistem Pendidikan Harus Kedepankan Etika dan Estetika

“Karena bagi GMNI, apakah itu revolusi Industri, revolusi teknologi, revolusi digital, yang paling penting yakni berpusat pada manusia Indonesia, nilai-nilai, budaya dan tradisi Ke-Indonesiaan sedapat mungkin tetap utuh”, tegas Arjuna.

Kata dia, GMNI memilih jalan intelectual movement untuk terus melakukan kegiatan membangun masyarakat yang sadar politik. Hal ini dilakukan GMNI di tengah kebuntuan ilmu-ilmu sosial dalam membedah permasalahan untuk mencari dan menemukan solusi jalan keluar.

“GMNI harus menjadi juru pikir dan juru bicara zaman baru. Bukan juru pukul atau tukang gebug”, tutup Arjuna. [REN]