RMco.id  Rakyat Merdeka - KPK menyayangkan sikap Mahkamah Agung (MA) yang belakangan ini kerap memotong masa pidana bagi terpidana koruptor. Teranyar, MA mengkorting hukuman 3 tahun pidana penjara bagi mantan anggota sekaligus mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi V DPR Musa Zainuddin.

"KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA di tingkat upaya hukum luar biasa (PK) dikabulkan oleh Majelis Hakim," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (21/9).

Berita Terkait : MA Kembali Sunat Hukuman Anas Urbaningrum, KPK Prihatin

Dalam catatan KPK, sudah sekitar 20 perkara dalam penanganan mereka sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dikorting MA. Namun, Ali tidak merinci apa saja ke-20 perkara tersebut. "Sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan," tegasnya. 

Sebagai garda terdepan bagi para pencari keadilan, KPK memastikan fenomena penyunatan hukuman ini akan memberikan image buruk di hadapan masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan. Tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilan pun semakin tergerus. 

Berita Terkait : MA Sunat Hukuman Anas, Dari 14 Tahun Jadi 8 Tahun

Selain itu, efek jera yang diharapkan dari para pelaku korupsi tidak akan membuahkan hasil. "Ini akan semakin memperparah berkembangnya pelaku korupsi di Indonesia," sesal Ali.

Padahal, untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa, perlu komitmen yang kuat. Komitmen itu harus dimiliki semua pihak. Pimpinan negara hingga penegak hukum harus memiliki visi yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berita Terkait : KPK Sedih Tapi Pasrah

KPK pun mendorong MA segera mengimplementasikan Peraturan MA (Perma) tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan. "Pedoman tersebut tentu mengikat pula berlakunya bagi Majelis Hakim tingkat PK," tutup Ali. [OKT]