RMco.id  Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri, berisi arahan kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja oleh buruh pada 6-8 Oktober 2020. Terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Beredarnya telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020, yang ditandatangani As Ops Irjen Pol Imam Sugianto atas nama Kapolri tersebut dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono.

Berita Terkait : Jaga-jaga Demo Buruh, Polda Metro Jaya Kerahkan 9.346 Personel Gabungan

"Ya benar telegram itu," ujar Argo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/10).

"Surat telegram itu diterbitkan, demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," terangnya.

Berita Terkait : Kapolri: Yang Nekat Berpolitik Praktis, Dicopot

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang.

Namun, di tengah situasi pandemi seperti ini, kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19.

Baca Juga : Ultimatum Azerbaijan ke Armenia: Tarik Pasukan, Atau Terus Perang

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lain, yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," paparnya.
 Selanjutnya