RMco.id  Rakyat Merdeka - Menkumham Yasonna Laoly menyebut kerja sama pertahanan yang dijalin dengan negara sahabat merupakan wujud diplomasi pertahanan Indonesia. Hal itu disampaikan Yasonna saat membacakan pendapat akhir Presiden dalam pengesahan Undang-Undang (UU) Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan pada Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). 

“Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan Pemerintah Kerajaan Swedia. Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka telah terbentuk payung hukum kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia,” kata Yasonna. 

Berita Terkait : Digugat Tommy Soal Partai Berkarya, Menteri Yasonna Nggak Masalah

“Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan Puji Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” tuturnya.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, seluruh fraksi di DPR setuju RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk disahkan menjadi UU. Sebelumnya, RUU ini telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada 30 September 2020 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan pada Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Baca Juga : Syarief Hasan: Nilai Pancasila Harus Mendarah Daging 

RUU tersebut memuat tujuh poin. Pertama, pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik militer dan isu keamanan maritim internasional. Kedua, pertukaran informasi dan praktik terbaik serta memajukan kerjasama antara instansi masing-masing pihak di bidang penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lembaga terkait lainnya. 

Ketiga, pengembangan kerjasama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan logistik dan pemeliharaan atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari para pihak. Keempat, dukungan atas pengembangan kerjasama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas. 

Baca Juga : Bamsoet Kirim ASN Belajar Ke Unpad

Kelima, pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan. Keenam, pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerja sama dalam kedokteran militer dan kesehatan militer; dan Ketujuh, kerjasama lain yang disepakati bersama. 

Dalam kesempatan membacakan pandangan akhir Presiden tersebut, Yasonna tak lupa menyampaikan apresiasi dari pemerintah. “Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian terkait, dan semua pihak atas segala dukungan, dan partisipasinya. Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan, dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dicatat sebagai amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucapnya. [DIR]