RMco.id  Rakyat Merdeka - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini (Rabu, 7/10), menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dalam kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2012 sampai 2017. 

Tujuh saksi yang dipanggil yaitu Staf Bisnis Legal Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Banjar Galih Achmad Nugraha, Staf Bagian Bisnis (Kredit) Bank BJB Banjar Boyke Dewangga Putu Uci, dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Banjar atau Kabid SDA Dinas PUPR Banjar 2013-2016 Agus Saripudin. Kemudian, Pemilik CV Jaya Konstruksi, CV Tunjung Sari, dan CV Puncak Asih Bayu Kusuma, pengurus rumah tangga Artri, Direktur PT Cahaya Kristal Putra Dadang Alamsyah, dan Staf Keuangan di RSU Banjar Patroman Fitriah.

Baca Juga : PN Jakpus Tutup Sementara, Sidang Putusan Kasus Jiwasraya Jalan Terus

"Pemeriksaan dilakukan di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, lewat pesan singkatnya, Rabu (7/10). 

Sehari sebelumnya, Selasa (6/10), di tempat itu penyidik memeriksa delapan saksi. Mereka adalah Teller BJB Banjar 2013 Rima Rachmitillah dan Maya, Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan Manajer Operasional Bank BJB Cabang Banjar 2013 Usep Rohyanadi Syam, Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar David Abdullah, Direktur PT Pribadi Manunggal Erwin Rahdiawan dan Irwan Kurniawan serta dua orang pihak swasta Rahmat Wardi dan Rudiyatno.

Baca Juga : Argentina Vs Ekuador, Messi Ngebet Angkat Trofi Piala Dunia

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga telah memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih pada Rabu (12/8). Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi Ade soal usaha yang dikerjakan oleh keluarganya.

Selain itu, penyidik telah memeriksa anak Ade sekaligus Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal Guntur Rachmadi, serta mantan anggota DPRD Kota Banjar Budi Kusmono. KPK belum bisa menyampaikan informasi lebih mendalam soal pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi antirasuah baru akan memberikan informasi lengkap terkait kasus itu ketika para tersangka telah ditahan. [OKT]