RMco.id  Rakyat Merdeka - Polri meminta seluruh kalangan yang menolak UU Cipta Kerja, agar menempuh jalur hukum. Salah satunya, dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menilai, penolakan melalui berbagai aksi demo, sangat rawan memunculkan klaster penyebaran Covid-19

Baca Juga : 25 Bus Transjakarta Terkepung Demonstrasi

“Kami mengimbau agar penolakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) bisa diajukan ke MK,” ujar Argo dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Sejauh ini, sudah ada 27 pendemo tolak UU Cipta Kerja yang dinyatakan reaktif Covid-19. Data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Baca Juga : Penuhi Aspirasi Buruh, Sri Sultan Janji Surati Jokowi

“Dari data terbaru, ditemukan adanya 27 orang massa pendemo dinyatakan reaktif Covid-19,” jelasnya.

Terkait aksi unjuk rasa ini, Argo memastikan jajaran kepolisian akan melakukan pengamanan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan, agar massa tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau hoaks.

Baca Juga : Test Swab, 5 Pegawai PN Jakpus Positif Covid-19

“Warga yang berdemonstrasi, agar tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku," tandasnya. [OKT]