RMco.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto menyampaikan sejumlah catatan, terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang dinilai berdampak kepada kewenangan daerah.

Bahkan, Bima Arya sempat memantau dari dekat aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen di kawasan Istana Bogor, Kamis (8/10).

Berita Terkait : Wawali Dedie Orang Pertama Yang Divaksin Di Kota Bogor

“Semangat yang bisa ditangkap sebetulnya adalah penyederhanaan sistem perizinan  untuk kemudahan investasi Targetnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya lihat, memang ada hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih ringkas,” ungkap Bima melalui akun media sosial Pemkot Bogor, Kamis (8/10) malam.

Namun, ia menilai, kewenangan pemerintah daerah banyak terpangkas. Menurutnya, Undang Undang ini lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat.

Berita Terkait : Kota Bogor Terima 9.160 Dosis Vaksin, 10 Untuk Forkopimda, 9.150 Untuk Nakes

“Karena itu, harus ada hal-hal yang dipastikan untuk diatur lebih rinci, lebih jelas, dalam aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah. Utamanya terkait dengan keseimbangan antara investasi dan lingkungan hidup, serta sinkronisasi antara iklim investasi dan juga rencana pembangunan di masing-masing daerah,” jelasnya.

“Karena itu, sebaiknya ada ruang untuk memberikan masukan terhadap rumusan Peraturan Pemerintah dari semua pihak, yang ketika proses Omnibus Law tidak maksimal dilakukan. Menurut catatan kami, belum pernah ada sesi pembahasan antara APEKSI dengan DPR. APEKSI punya beberapa catatan dan rekomendasi penyesuaian terhadap draft UU, terutama soal perizinan dan tata ruang,” tambah Bima. [FAQ]