RMco.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, GMNI bakal menempuh jalur konstitusi.

“Sesuai instruksi ketua umum dan sekjen, kami akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Humas GMNI Dody Nugraha.

Menurut Dody, pihaknya akan melakukan langkah-langkah taktis dan strategis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. 

Seperti diketahui, GMNI ikut berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (8/10). Selain massa GMNI, pada aksi tersebut, setidaknya ada ratusan ribu massa yang tergabung bersama dari elemen buruh, tani dan mahasiswa lainnya. 

Berita Terkait : UU Cipta Kerja Proteksi Dan Permudah UMKM Berusaha

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) GMNI, Aru Pratama MS, pada aksi itu pihaknya memobilisasi massa dari Jakarta dan Jawa Barat.

"Massa DPP GMNI bergerak dari sekretariat DPP GMNI Rumah Juang di Bendungan Hillir sekitar pukul 10 pagi menuju titik kumpul aksi di Jalan Pangeran Diponegoro untuk bergerak bersama sama dengan massa dari buruh, tani dan mahasiswa lainnya," terang Aru.

Aru menuturkan, massa dari GMNI, buruh, tani bergerak ke Istana dari Jalan Diponegoro sekitar pukul 12.00 WIB. 

Pada saat berjalan menuju Istana, Aru mengaku, pihaknya sempat bersitegang dengan massa aksi lain. Sebab, massa aksi dari pihak lain tidak memberikan akses jalan, sehingga GMNI ketinggalan dari rombongan para buruh dan tani.

Berita Terkait : Buruh Di Tangerang-Bekasi Masih Demo, Polisi Tutup Akses Ke Jakarta

"Akhirnya massa dari DPP GMNI bisa berjalan beriringan dengan massa buruh tani saat di bawah fly over dekat Pasar Kenari, lalu berjalan menuju Istana negara," ungkap Aru.

Massa Gerakan Buruh bersama Rakyat serta GMNI, lanjut Aru, kemudian bertemu dengan massa dari BEM SI di Tugu Tani, di mana BEM SI juga menggerakkan ratusan ribu mahasiswa se-Indonesia. Jika ditotal, tegas Aru, ada lebih  700 ribu massa yang tergabung dengan GMNI, buruh, tani serta BEM SI.

Pada orasi politiknya, Aru menegaskan bahwa GMNI secara kelembagaan menolak UU Cipta Kerja yang disahkan pada saat negara dilanda pandemi Corona.

Pada pukul 17.00 saat tiba di depan Monas, massa GMNI dipukul mundur oleh aparat Kepolisian dengan tembakan gas air mata.

Berita Terkait : Kadin Optimis UU Cipta Kerja Bisa Bangkitkan Ekonomi

Bahkan, menurut Charis Subarkha, orator GMNI pada demonstrasi, salah satu peluru gas air mata petugas jatuh tepat di samping mobil komando. Dia pun menyayangkan sikap represif dari petugas keamanan. [REN]