RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea membantah, aksi mogok nasional tolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dilakukan buruh ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal adanya aktor dibelakang layar yang menunggangi aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker.

Andi Gani menegaskan, aksi gerakan buruh yang bergerak menolak UU Ciptaker murni tidak ada yang menunggangi dan membiayai. Mereka semua turun ke jalan karena merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib buruh.

Baca Juga : Kebangkitan UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

"Yang menunggangi hanya satu : kepentingan buruh Indonesia yang merasakan masa depannya terancam karena banyak hak-haknya yang dikebiri," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/10).

Andi Gani memastikan aksi besar-besaran yang dilakukan buruh di seluruh wilayah Indonesia berjalan damai, tidak merusak dan tidak melanggar aturan.  Usai aksi mogok nasional, kata Andi Gani, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan langkah konstitusional melalui regulasi yang berlaku yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menilai, langkah konstitusi melakukan judicial review ke MK harus dilakukan demi membatalkan UU Cipta Kerja. Andi Gani mengungkapkan, sudah banyak advokat-advokat yang ingin bergabung dalam tim hukum gerakan buruh Indonesia.

Baca Juga : Positif Covid-19, Ketua KPU Sumsel Meninggal Dunia

"Materi gugatan saat ini sedang dipersiapkan. Kami yakin gugatan yang diajukan buruh bakal dikabulkan majelis hakim di MK," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menindak tegas terhadap pelaku kerusuhan dalam aksi demonstrasi memprotes UU Ciptaker. Menurutnya, ada aktor yang menunggangi demonstrasi tersebut.

"Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," katanya. [KPJ]