RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) penembakan di Intan Jaya, Papua, sudah merampungkan kerjanya. Hasil investigasi TGPF sudah diserahkan ke Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (21/10).

Pemerhati masalah Papua Adriana Elisabeth mengapresiasi hasil kerja TGPF ini. "Saya menghargai respons cepat Pemerintah Pusat dalam kasus penembakan pendeta Yeremias. Meskipun hasilnya belum bisa menyelesaikan secara tuntas konflik kekerasan yang sudah menahun di Papua, terutama di wilayah pegunungan tengah," ucapnya, Sabtu (24/10).

Menurutnya, pembentukan TGPF masih didominasi elite alias orang pusat. Sebagian besar tim belum memahami konteks Papua sebagai daerah konflik bersenjata. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mendorong agar hasil investigasi TGPF ini segera ditindaklanjuti. Sehingga, kasus penembakan itu bisa terungkap secara terang benderang.

Baca Juga : Bareng Ikang Fawzi, Bamsoet Undi Give Away Empat Pilar MPR

"Mengungkap dengan jelas pelaku penembakan dan membawa ke jalur hukum. Prosesnya harus transparan dan disampaikan kepada publik, terutama kepada keluarga korban. Temuan TGPF bisa menjadi langkah awal memulai proses rekonsiliasi di Papua untuk memenuhi rasa keadilan dari pihak korban dan merumuskan pendekatan yang mampu memutus siklus kekerasan yang terus berulang," terangnya.

Mengenai dugaan keteeljbatan aparat keamanan (apkam) dalam penembakan itu, kata Adriana, masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang jelas, dalam konflik bersenjata, apkam sebagai salah 1 aktor kunci sangat mungkin menjadi sumber persoalan di area konflik. Apkam juga bisa melakukan kesalahan dalam tugas, karena pengetahuan dan pengalaman yang kurang mengenai wilayah Papua, terutama tidak memahami sejarah kekerasan dan adat istiadat orang Papua.

"Jiwa besar apkam harus ditunjukkan dengan konsekuensi menanggung risiko hukum karena kesalahannya. Bukan hanya untuk memenuhi aspek formal, namun juga memenuhi aspek kemanusiaan yaitu mengembalikan rasa percaya pada komitmen Pemerintah Pusat dalam memperbaiki kondisi keamanan di Papua," terangnya.

Baca Juga : Ini Kelompok Masyarakat Yang Tak Bisa Disuntik Vaksin Sinovac

Adriana menambahkan, untuk menciptakan perdamaian di Papua, semua pihak harus mengatasi setiap sumber kekerasan, baik dari segi polkam, ekonomi, maupun sosial budaya. Yaitu dengan mencari pendekatan baru yang menjamin keamanan dan memenuhi rasa keadilan setiap orang Papua sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat. "Semua elemen di pusat dan daerah harus duduk bersama mencari dan memamahi bersama akar persoalan kekerasan di Papua/Papua Barat," tutupnya.

Pakar intelijen dan keamanan Susaningtyas Kertopati juga memberi apresiasi atas kinerja TGPF. "TPGF patut mendapat apresiasi atas kerja kerasnya, apa pun hasilnya. Tim ini adalah tim kerja cepat, meskipun begitu seyogyanya tim ini dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Papua," ucap mantan Anggota Komisi I DPR ini.

Dalam hal menjaga keamanan di Papua, lanjut doktor intelijen yang akrab disapa Nuning ini, Pemda harus turut berperan. Bukan lmenergantungkan kepada TNI/Polri saja. "Kiranya hasil temuan TPGF mampu menghasilkan suatu kebijakan penanganan keamanan dengan tanpa mendorong reproduksi kekerasan di sana," ucapnya.

Baca Juga : Hingga 16 Januari, Pemprov DKI Kantongi Rp 1.950.000 Dari Denda Tak Pakai Masker

Nuning menambahkan, tren yang perlu diwaspadai dalam beberapa waktu belakangan ini, sudah terjadi pembunuhan dua orang pendeta di Papua. Sebelum ini, kasus kematian orang asli Papua (OAP) punya implikasi kecil dalam menciptakan instabilitasi di Papua. Tapi, kematian 2 orang pendeta ini, apabila diikuti dengan kasus yang sama, berpotensi menyatukan orang Papua, khususnya OAP untuk menuntut pemerintah memberi penjelasan. "Potensi destruktifnya sangat tinggi. Proses dialog yang damai dan konstruktif dengan mengedepankan kemanusiaan sangat baik bila dilaksanakan," sarannya.

Hal yang juga penting, tambah Nuning, anggota Tim TPGF harus paham betul sutuasi kondisi geopolitik dan etnografi Papua. "Diharapkan juga banyak kenal tokoh-tokoh penting di sana (tokoh agama, adat, masyarakat, dan ekonomi). Bila tidak demikian, khawatir tidak begitu diterima antar pihak di sana," tutupnya. [USU]