RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyoroti kondisi politik yang terjadi belakangan ini. Menurut JK, pemimpin itu harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Kalau tidak, rakyat akan kecewa. Akibatnya, rakyat kembali ke demokrasi jalanan. 

Pesan tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara di acara webinar menyambut Munas PKS ke-5 dengan tajuk “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat”, yang disiarkan PKSTV, Jumat (20/11) malam. JK mendapat undangan khusus dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu untuk memberikan tausiah politik tentang kondisi saat ini. 

Apa yang disampaikan JK? Mantan Ketum Golkar itu mengawali pidato dengan bicara soal demokrasi. Kata dia, demokrasi adalah sistem terbaik dari sistem yang ada. Saat ini, negara negara otoriter sudah menuju ke arah demokrasi. Meski begitu, ada sejumlah catatan. 

Baca Juga : Musuh Anies Pada Berisik

Demokrasi, kata dia, belum tentu menghasilkan pemimpin terbaik. Amerika Serikat sebagai negara dengan demokrasi tertua contohnya. Karena itu, butuh proses demokrasi yang baik untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Sehingga jangan terjadi otoriter. 

JK lalu mengomentari perkembangan demokrasi di Tanah Air. Kata dia, sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini rancu, lantaran tidak menghasilkan sesuatu yang rakyat harapkan. “Rakyat tidak terlalu didengarkan,” kata JK. 

Contoh paling anyar adalah munculnya fenomena pemimpin FPI Rizieq Syihab dengan permasalahannya yang begitu hebat. Polisi hingga TNI, turun tangan seperti menghadapi kegoncangan. Menurut JK, fenomena Rizieq ini indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam proses demokrasi. Karena menunjukkan rakyat tidak percaya DPR. Partai, termasuk partai-partai Islam tidak dipercaya rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. “Ini menurut saya adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas,” kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini. 

Baca Juga : Untung, Luhut Tak Sempat Ketemu

JK mengaku khawatir dan takut dengan cara demokrasi jalanan seperti demo sehingga merusak macam-macam, kembali terulang. Untuk mencegahnya, JK meminta para pemimpin melakukan evaluasi. Misalnya, memperbaiki proses demokrasi tidak hanya formalistik saja. Para wakil rakyat, perhatikan aspirasi rakyat diwakilinya. “Sehingga tidak kembali ke demokrasi jalanan. Seperti yang terjadi pada Reformasi atau tahun 66,” ungkapnya. 

Jika para pemimpin dan wakil rakyat tidak mewakili pemilihnya, bisa saja rakyat kembali mengambil mandatnya saat pemilu kemarin. Kalau itu terjadi, maka pembangunan ekonomi akan terhambat. Begitu juga upaya menangani pandemi. Rakyat menjadi tidak disiplin karena pemimpinnya tidak memberi contoh yang baik. 

Menurut JK, fenomena seperti ini sudah muncul di berbagai negara. Di antaranya, Thailand, dan negara-negara di kawasan Amerika Selatan. Penyebabnya adalah demokrasi yang sangat formalistik. Prosedur tapi hasilnya tidak sesuai harapan. 

Baca Juga : RR Blokir Juru Bicara Sri Mulyani

Pernyataan JK itu dikomentari beragam. Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko menyinggung demokrasi yang telah menjadikan JK sebagai wapres dalam dua periode. “Saat generasi kami memperjuangkan demokrasi, kami tak berandai2 kesempurnaan, tp terus memperbaiki. Bahkan bisa mengantar bpk 2 kali jd Wapres. Jika ukuran baiknya demokrasi itu dgn mendukung orang2 kesayangan pak JK yg tak cakap, kami BUKAN demokrat yang ‘baik’,” cuit Budiman. 

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menilai, pernyataan JK itu kritik yang ditujukan untuk Anies Baswedan. “Kalau menurut saya, TNI turun tangan, bukan karena cuma kekosongan kepemimpinan di Jakarta. Tapi Gubernur DKI sudah berkoalisi dengan FPI,” kata Guntur lewat akun @ GunRomli. “Wah parah anak didiknya sendiri di DKI disindir...” timpal Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. [BCG]