RMco.id  Rakyat Merdeka - Upaya pengendalian wabah Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya, melalui instrumen vaksinasi bagi masyarakat.

Namun, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, upaya pengendalian itu akan terancam gagal, jika pemerintah hanya akan menggratiskan biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja.

Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR pada 18 November 2020, pemerintah hanya akan menanggung 32 juta orang dalam skema vaksinasi Covid-19. Sementara 75 juta orang, diwacanakan melalui skema mandiri (out of pocket).

Berita Terkait : Prinsip Utama Vaksin Covid-19 Adalah Aman dan Efektif

"Jika skema ini yang akan dilakukan pemerintah, maka ini tidak adil. Sebab dari sisi kebijakan, vaksinasi adalah upaya mewujudkan equity sebagai bentuk public goods, yang harus dibiayai sepenuhnya oleh negara," kata Tulus dalam pernyataan yang diterima RMco.id, Minggu (22/11).

"Apalagi, Covid-19 sudah dinyatakan sebagai  bencana non alam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya, tanpa kecuali," tandasnya.

Hidup sehat dan kesehatan, adalah hak azasi bagi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945. Dalam hal ini, hidup sehat yang dimaksud adalah terbebas dari potensi keterpaparan virus Covid-19.

Berita Terkait : Terawan Lupa Apa Disengaja?

Selama ini, pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19, yang rata-rata mencapai Rp 80 juta per kasus. Sehingga, Tulus berpendapat, membiayai vaksin yang berkisar antara Rp 25.000 per dosis (vaksin Covax GAVI WHO, termasuk vaksin Moderna) hingga Rp. 200.000 per dosis (vaksin Sinovac) layak untuk dilakukan.

"Jadi artinya, secara finansial, pemerintah sesungguhnya masih mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Kami khawatir, kalau cakupan imunisasi Covid-19 rendah, maka kekebalan kelompok (herd immunity) yang tercapai dengan cakupan 70-80 persen penduduk, tidak akan terwujud. Ini berarti, upaya membendung wabah Covid-19 dengan instrumen vaksin, akan sia-sia belaka," jelas Tulus.

Kalau merasa kesulitan atas tekanan finansial yang dialaminya, Tulus menyarankan pemerintah untuk melakukan konversi terhadap subsidi energi. Sebagian subsidi energi, bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga.

Baca Juga : Zainudin Amali Dukung Batam Cetak Petinju Kelas Dunia

Atau, bisa juga pemerintah menambah persentase kenaikan cukai rokok pada 2021.  Misalnya menjadi 23 persen, dari rencana semula yang hanya 17 persen saja.

"Sekali lagi, YLKI meminta dengan sangat, agar pemerintah menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Ini penting, demi memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat Indonesia," pungkas Tulus. [HES]