RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mendapat sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sekaligus diberhentikan dari jabatannya.

Hal ini disampaikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020, yang berlangsung secara virtual, Rabu (13/1).

Baca Juga : Bamsoet Dukung Gerakan Kembali Ke Masjid Dengan Sejuta Sajadah Pelindung Covid-19

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kepada teradu Arief Budiman sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam sidang pembacaan putusan secara daring, Rabu (13/1).

DKPP memerintahkan KPU melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari. Serta meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Baca Juga : Nuning: Komjen Listyo Rendah Hati Dan Pandai Mendengar

Perkara ini terkait pengaktifan kembali Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik pascaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatannya. Sehingga, terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/P Tahun 2020 yang mencabut Keppres pemberhentian Evi sebelumnya.

Anggota DKPP Ida Budhiati mempersoalkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, yang meminta Evi segera aktif kembali sebagai komisioner KPU.

Baca Juga : DPR: Komjen Listyo Sigit Sudah Menonjol Sejak Di Surakarta

Padahal, menurutnya, amar keempat putusan Nomor 82/G/2020/PTUN merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan atau noneksekutabel, serta tidak menjadi bagian dari Keppres Nomor 83/P Tahun 2020. Sehingga, Arief Budiman dinilai tidak memiliki dasar hukum maupun etik, untuk memerintahkan Evi Novida kembali bekerja sebagai komisioner KPU. [SSL]