RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah menyampaikan Surat Presiden (Surpres) Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR RI.

Surpres bernomor: R-02-Pres-01-2021 tentang nama calon Kapolri, yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo diserahkan Mensesneg di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1). Selanjutnya Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon tunggal Kapolri.

Kordinator Nasional Jaringan Aktivis Mahasiswa Muslim Indonesia Fadli Rumakefing optimistis Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo lancar menjalani fit and proper test calon Kapolri di Komisi III DPR RI.

Berita Terkait : PBNU Ajak Publik Hormati Dan Dukung Pilihan Presiden Jokowi

Salah satu tema yang akan menjadi acuan Komisi III DPR RI dalam fit and proper test Calon Kapolri ialah kepemimpinan yang berkeadilan. Menurut Fadli, Komjen Listyo merupakan sosok pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut.

"Saat menjadi Kabareskrim, Komjen Listyo begitu tegas dalam kasus suap Djoko Tjandra kepada tiga Pejabat Polri. Salah satunya yaitu Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang seangkatan (Akpol 1991) dengan Komjen Listyo. Itulah karakter kepemimpinan yang berkeadilan," ungkap Fadly dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1).

Menurut Fadli yang juga Direktur Korupsi Nasional Watch (Korona Watch) itu, mantan Kapolda Banten tersebut diyakini bisa memimpin Polri dengan berkeadilan.

Berita Terkait : DPR: Komjen Listyo Sigit Sudah Menonjol Sejak Di Surakarta

"Sebagai aparat penegak hukum, Polri terus berbenah. Dibutuhkan pemimpin yang memberikan teladan menjamin rasa keadilan bagi siapapun. Semua sama di mata hukum. Tak ada yang diistimewakan atau tebang pilih," ungkapnya.

Fadli juga mendukung Komisi III DPR RI untuk memuluskan jalan Komjen Listyo menjadi Tri Brata 1 sesuai dengan kehendak Presiden Jokowi yang mengajukan nama Kabareskrim Polri tersebut.

"Di tengah masa Pandemi Covid-19 dibutuhkan Kapolri yang bisa menghadirkan keadilan bagi semua. Kasus pelanggaran protokol kesehatan, pelanggar kerumunan yang diatur dalam UU Karantina Kesehatan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Itulah yang dinamakan kepemimpinan berkeadilan. Kami optimistis Komjen Listyo menjawab harapan Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Fadli. [TIF]