RMco.id  Rakyat Merdeka - Penolakan Anggota DPR dari PDIP, Ribka Tjiptaning, terhadap vaksinasi Corona, bikin heboh. Namun, kader banteng itu tak mendapat banyak serangan, baik dari internal PDIP atau dari kalangan pro pemerintah lainnya. Apalagi sampai ada yang melaporkannya ke Polisi. Melihat nasib mujur Ribka ini, ada yang nyeletuk, "kalau tokoh oposisi yang bersikap begini, ceritanya bisa lain..."

Penolakan Ribka sebenarnya cukup menohok. Di tengah usaha keras pemerintah menyakinkan masyarakat agar mau divaksin, penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI" ini terang-terangan menolak. Bahkan sesumbar memilih membayar denda daripada disuntik vaksin. 

Namun, sikap berani Ribka ini tidak membuatnya mendapat hukuman keras. Hanya ada beberapa tokoh saja yang menyayangkan penolakan Ribka. Sisanya, adem-adem saja. Di dunia maya, yang biasanya menjadi “area pembantaian”, juga sepi.

Berita Terkait : Bu Mega, Banteng Begini Sih Sikat Saja

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga membela Ribka. Menurut Hasto, inti yang disampaikan Ribka adalah kritik terhadap komersialisasi kesehatan. Ribka ingin menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat dikesampingkan.

Hasto mencontohkannya pada pelayanan tes PCR. Dalam praktik selama ini, rakyat dan orang berduit dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil tes PCR cepat. Sedangkan bagi rakyat kecil, harus menunggu 3 sampai 10 hari. 

“Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning.  Pelayanan kesehatan itu untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," katanya, di Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Ngeri Juga Ngiri

Terkait vaksinasi, Hasto memastikan PDIP mendukung 100 persen. Sebab, program tersebut penting bagi masyarakat. "Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, juga dinyatakan bahwa sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR mendukung,” katanya.

Hasto bahkan memastikan, PDIP akan membantu pemerintah untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ke masyarakat. Agar pro kontra vaksinasi ini bisa diminimalisir.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sudah menjawab penolakan Ribka. Pria yang akrab disapa BGS ini memastikan, tak ada bisnis terkait vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Vaksinasi dilakukan semata-mata untuk melindungi warga Indonesia dengan terciptanya herd immunity di tengah masyarakat.  

Baca Juga : Sudah Pandemi, Kena Resesi

“Ini kan public goods (barang publik), dibeli oleh uang negara. Jadi, mesti dipastikan hati-hati benar pemakaiannya untuk kepentingan publik, karena ini adalah barang milik publik,” kata BSG, usai Rapat Kerja lanjutan bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
 Selanjutnya