RMco.id  Rakyat Merdeka - Di saat semua orang sedang tertuju ke urusan vaksinasi Covid, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bikin keputusan menghebohkan.

Kemarin, lembaga yang diketuai Prof Muhammad ini memecat Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dipecat begitu, Ketua KPU menunjukkan sikap yang arif juga berbudi alias budiman.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,” begitu bunyi salinan putusan DKPP, kemarin.

Keputusan DKPP diambil dalam sidang etik putusan perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020. Perkara ini diadukan oleh seorang warga yang diketahui bernama Jupri.

Berita Terkait : Dipecat Dari Ketua KPU, Arief: Saya Tak Pernah Melakukan Pelanggaran Pemilu

Dia mengadukan Arief ke DKPP yang mendampingi anggota KPU, Evi Novida Ginting menggugat surat Keputusan Presiden Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan Evi ke PTUN Jakarta terkait putusan DKPP yang memberhentikannya dari jabatan anggota KPU.

Jupri juga mempermasalahkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan Arief. Surat itu berkaitan dengan pengaktifan kembali Evi sebagai anggota KPU.

Dalam persidangan, anggota DKPP, Ida Budhiarti menilai, Arief tidak memiliki dasar hukum maupun etik memerintahkan Evi kembali sebagai anggota KPU.

“Karena, menurut hukum dan etika, Evi Novida Ginting Manik tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu setelah diberhentikan berdasarkan putusan DKPP Nomor 317 dan seterusnya,” kata Ida.

Berita Terkait : DKPP Copot Jabatan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU

Selain memberhentikan Arief sebagai Ketua KPU, DKPP juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bagaimana tanggapan Arief? Dia membela diri. Dia membantah semua tuduhan DKPP. “Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas pemilu,” tandasnya.

Apa langkah selanjutnya? Arief masih menunggu salinan resmi putusan DKPP. “Kita pelajari dulu, barulah nanti bersikap kita mau ngapain,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (18/11), Arief membantah dalil aduan yang disampaikan Jupri. Menurut Arief, kehadirannya di PTUN Jakarta, 17 April 2020 bukan dalam rangka mendampingi Evi untuk mendaftarkan gugatan.

Berita Terkait : Jokowi Pastikan Ketersediaan 329,5 Juta Vaksin Covid-19

Tapi, dirinya hanya memberikan dukungan moril sebagai sesama kolega yang sudah bekerja sama selama beberapa tahun sebagai pimpinan KPU. Ia mengaku, tak ada tendensi keberpihakan dari dirinya saat mendampingi Evi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
 Selanjutnya