RMco.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster atau lobster-gate, yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, soal alasan dan dasar pembentukan serta penunjukan Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

"Tim itu diduga berperan sebagai perantara dalam penerimaan sejumlah fee dari para eksportir benur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (14/1).

Berita Terkait : KPK Sita Seluruh Barang Mewah Belanjaan Edhy Prabowo Di AS

Sementara satu saksi yang dipanggil kemarin, yakni Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Bengkulu Edwar Heppy, tidak hadir dalam pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. "Yang bersangkutan mengkonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," ucap Ali.

Dalam kasus ini, Edhy Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar AS atau Rp 1,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (ACK).

Baca Juga : Bareng Ikang Fawzi, Bamsoet Undi Give Away Empat Pilar MPR

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Salah satunya, dari PT Dua Putra Perkasa yang melakukan transfer uang sejumlah Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

PT ACK tercatat dimiliki Amri dan Ahmad Bahtiar. Namun KPK menduga, Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. [OKT]