Gerindra Dikritik, Nasdem Dipuji

Yang Tidak Laporkan LHKPN Tenggelamkan Saja 17 April

Komik_pinggiran sengaja membuat meme yang mengkritik lemahnya sikap Partai Gerindra dalam menangani anak buahnya melaporkan LHKPN ke KPK. (Foto : IG @Komik_Pinggiran).
Klik untuk perbesar
Komik_pinggiran sengaja membuat meme yang mengkritik lemahnya sikap Partai Gerindra dalam menangani anak buahnya melaporkan LHKPN ke KPK. (Foto : IG @Komik_Pinggiran).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumumkan tingkat kepatuhan seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kewajibannya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hasilnya, di antara sepuluh partai itu, terungkap Partai Nasdem menjadi partai yang paling patuh lapor LHKPN yakni sebesar 88,89 persen. 
Sementara, partai dengan kepatuhan LHKPN paling rendah yaitu Partai Gerindra yang hanya 39,13 persen. Pengumuman itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan.

Informasi yang diungkapkan oleh KPK ini tentu saja membuat ramai jagat perpolitikan nasional karena Partai Gerindra mengklaim sebagai partai yang bersih dan taat aturan, tetapi untuk urusan LHKPN justru paling rendah.

Kritikan dan sindiran tak hanya disuarakan partai lain, warganet juga ikut membully Partai Gerindra. Seperti yang diunggah oleh akun Komik_pinggiran di Instagram. Komik_pinggiran sengaja membuat meme yang mengkritik lemahnya sikap Partai Gerindra dalam menangani anak buahnya melaporkan LHKPN ke KPK.

Di dalam meme itu, Komik_pinggiran mengutip pernyataan KPK yang menegaskan bahwa Partai Gerindra menjadi partai dengan tingkat kepatuan LHKPN terendah, sedangkan Partai Nasdem terpatuh.

Baca Juga : Yang Dipertuan Agong Tunjuk Muhyiddin Yassin Jadi PM Malaysia Yang Baru

Biasanya di meme menggunakan figur kartun, tapi Komik_pinggiran lebih memilih kambing. Ada dua kambing. Namanya Jem dan Bud. Jem lebih besar dan gendut serta lebih trendi dengan kacamata hitamnya, sedangkan Bud kecil.

Melihat pengumuman KPK, si Bud bertanya kepada Jem. “Kenapa gak berani lapor, Jem,” dia bertanya. Langsung dijawab ringan oleh di Jem. “Karena takut, Bud,” balasnya. Kemudian ditimpali lagi. “Kenapa harus takut lapor kekayaan?” tanya dia lagi.

Lalu, Komik_pinggiran mempertanyakan lagi melalui caption di meme tersebut. “Kenapa Gerindra gak patuh lapor LHKPN.”

Unggahan Komik_pinggiran langsung ditanggapi oleh netizen lain. @ClasMild1st merasa aneh dengan sikap politisi Partai Gerindra yang malas melaporkan harta kekayaannya, padahal, LHKPN adalah tolak ukur tingkat kepatuhan.

KARDUS AJAIB @HengkyMarting justru mengharapkan agar partai politik atau pejabat yang tidak patuh melaporkan harta kekayaannya diberikan sanksi yang tegas. “Yang gak patuh LHKPN tebang aja,” desaknya.

Baca Juga : Sambut Liga 1 2020, Wapres Ingin Sepak Bola yang Berakhlaqul Karimah

Lebih tegas lagi, Cabe pedas @62e6c4427­294417 menganjurkan kepada masyarakat agar memberikan sanksi yang keras kepada pejabat yang malas melaporkan harta kekayaannya. Bahkan, dia menyerukan agar tidak usah dipilih lagi. 

“Yang tidak melaporkan LHKPN sudah siap ditenggelamkan tanggal 17 April 2019. Setujuuuuuu,” ajaknya.

Capres Abadi @P3nj3l4j4h mengaku tidak aneh jika Partai Gerindra sebagai partai yang paling lemah menyerahkan LHKPN karena Prabowo akan memberikan dana pensiun untuk koruptor.

“Lah wong partainya menjadi partai yang terendah dalam melaporkan harta kekayaan. Begini ni gerombolan yang akan membersihkan negara dari korupsi?” dia mempertanyakan.

Selanjutnya, Translate TweetBrian D @ Bri4nD3lph yang memuji Partai NasDem sebagai partai yang benar-benar taat aturan. Larangan KPU untuk tidak mencalonkan caleg eks koruptor dilaksanakan. Sekarang kepatuhan LHKPN diraih oleh Fraksi Partai NasDem dengan 88,89 persen. NasDem benar-benar partai yang menjaga komitmen.

Baca Juga : KBRI Wellington Kumpulkan Ketua Ormas di Selandia Baru

Menanggapi hal tersebut, KPK berharap publik bisa menjadikan pertimbangan dalam memilih dalam pemilu 17 April mendatang. KPK berharap, publik memilih untuk memperkecil potensi korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyerahan LHKPN ini sebagai salah satu syarat.

“KPK juga sudah mengumumkan dan publik di seluruh Indonesia bisa melihat siapa saja anggota DPR anggota MPR, DPD dan DPRD di seluruh Indonesia yang sudah melaporkan atau belum melaporkan kekayaannya. Itu bisa dilihat secara terbuka di website KPK,” kata Febri kepada wartawan, Kamis (11/4).

Febri melanjutkan, transparan dalam membuka kekayaan adalah salah satu indikator dalam sebuah integritas. “Dalam konteks membuka kekayaan pada publik adalah salah satu indikator yang paling minimal sebenarnya terkait dengan kepatuhan dan integritas diharapkan,” ujarnya. [REN]