Pengadilan Panggil PKS Usai Lebaran

Fahri Dan Sohibul Mulai Ribut Lagi

Klik untuk perbesar
Fahri Hamzah vs Sohibul Iman (senayanpost).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sembilan bulan berlalu. Perintah Mahkamah Agung (MA) agar elite PKS membayar denda Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah tak kunjung dipenuhi. Sehabis Lebaran, kisruh di partai ini dimulai lagi. 

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief membeberkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan memanggil elite PKS. Agendanya, memastikan PKS membayar denda Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah. 

Untuk diketahui, PN Jakarta Selatan merupakan pelaksana putusan MA. Sedang para tergugatnya adalah elite PKS. Yaitu, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis dan Abi Sumaid. 

“Pemanggilan akan dilakukan 16 Juni. Seluruh pihak tergugat akan dipanggil PN Jaksel. Mereka akan ditanyakan komitmennya soal putusan MA,” ujar Mujahid. 

Baca Juga : Rachel Goddard Sempat Stres Hilangkan Bekas Jerawat

Dia berharap, Sohibul Iman Cs memenuhi panggilan PN Jaksel tersebut. Kehadiran Sohibul Cs merupakan bukti bahwa mereka patuh dengan putusan hukum yang berlaku. 

“Apalagi ini sudah lebih dari sembilan bulan sejak putusan MA, pihak tergugat belum juga membayar denda yang telah diperintahkan dalam putusan kasasi. Kalau mereka mengingkari putusan tersebut, bukti mereka tidak menjunjung tinggi hukum yang berlaku,” katanya. 

Mujahid mengaku sudah meminta permohonan eksekusi kepada PN Jaksel sejak 24 Januari 2019. Namun, hingga kini, permohonan sita aset Sohibul Cs tak juga dieksekusi. “Kita juga sudah mengajukan permohonan sita aset kepada lima tergugat bila mereka tak kunjung membayar.” 

Soal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Sohibul Cs, kata Mujahid, tidak bisa menunda putusan MA.Ketentuan tersebut, kata dia, mengacu pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. “Undangundang telah mengatur secara jelas bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” tegasnya. 

Baca Juga : Perteta Juluki Amran Bapak Mekanisasi Pertanian Indonesia

Dia menilai, upaya PKS mengajukan PK justru memamerkan ketidakpatuhannya terhadap putusan pengadilan. Mujahid pun menyarankan elite PKS untuk konsultasi kepada orang yang mengerti hukum. “Tidak perlu cari alasan yang semakin memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan,” tuding Mujahid. 

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera Mardani enggan mengomentari polemik Fahri Hamzah dengan elite PKS. Yang jelas, kata Mardani, elite PKS yang menjadi tergugat Fahri Hamzah adalah tokohtokoh yang dicintai kader dan pengurus partai. 

“Sebaiknya tanya Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal) Mustafa Kamal atau bagian hukum PKS,” pintanya. 

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS, Zainudin Paru menegaskan, akan mematuhi hukum yang berlaku. Tentu saja, kata dia, sambil terus mencari keadilan melalui upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). 

Baca Juga : Sambut Privasi Mencuci, Clean Plus Kembangkan Bisnis Laundromat

Diberitakan, perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader partai dan juga jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar. Fahri juga menuntut PKS mengembalikan nama baiknya. [TIF]

RM Video