Supaya Hasilnya Maksimal

Rencana Program Rotasi Guru Ke Daerah 3 T Harus Komprehensif

Klik untuk perbesar
Program Rotasi Guru. Ilustrasi/IST

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah perlu merencanakan program rotasi guru ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) secara komprehensif agar program ini bisa berjalan secara berkesinambungan dan mencapai hasil yang diinginkan.

“Sebelumnya sudah ada program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T) dan Guru Garis Depan (GGD) yang kini sedang dievaluasi dan dihentikan sementara pelaksanaannya,” tutur Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara dalam keterangan pers yang diterima RMCO, Kamis (13/6/2019).


Kidung menyatakan, program rotasi guru ke daerah 3T dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan intelektualitas antara daerah 3T dengan daerah lain di Indonesia yang lebih maju. Para guru yang berasal dari kota-kota besar dan kota-kota yang lebih maju diharapkan dapat menciptakan suatu transfer knowledge ke daerah 3T ini yang mana akses terhadap pendidikannya belum memadai.

Berita Terkait : Terganjal Harga Lahan, Program Satu Juta Rumah Jalan Terus

“Namun, salah satu hal yang harus diperhatikan dari rotasi ini ialah lamanya durasi penempatan. Durasi penempatan sebaiknya dibuat dengan memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar dan transfer knowledge tersebut,” katanya.

Menurutnya, Durasi penempatan yang terlalu cepat dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi sekolah maupun anak didiknya. Baru saja siswa beradaptasi dengan pengajar dan sistem yang baru, guru sudah berganti lagi.


Lebih jauh dikatakan, dengan adanya keberhasilan guru di sekolah yang baru, diharapkan hal ini dapat menjadi benchmark bagi sekolah dan wilayah tersebut, agar selanjutnya guru yang dirotasi ke sekolah tersebut tinggal meneruskan program yang ada dan tidak membangunnya dari nol.

Baca Juga : Maraton, Garap Sejumlah Rektor UIN Selama 2 Hari

“Pemerintah juga perlu mengkaji kesiapan peningkatan insentif guru. Berkaca dari program GGD yang mana gaji guru dianggarkan dari APBD, apabila program ini menggaji dan memberikan insentif guru dari sumber yang sama, maka harus dipastikan bahwa APBD di daerah-daerah 3T mumpuni untuk menafkahi guru-guru ini, yang tentunya gaji dan insentifnya sesuai dengan UMP yang berlaku di wilayah tersebut,” jelas Kidung.

Menurutnya, Pemerintah juga perlu memiliki kualifikasi yang jelas terkait promosi jabatan dan insentif bagi mereka yang mengabdi sebagai guru di daerah 3T. Jika rotasi ke daerah 3T dijadikan prasyarat dan prosedur bagi guru pegawai negeri, maka sebaiknya promosi jabatan dan juga pemberian insentif tersebut juga didasarkan pada pencapaian yang sudah didapatkan di daerah tempatnya mengabdi.


Dengan adanya durasi promosi dan jumlah insentif yang berbeda-beda, lanjut Kidung, maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan memunculkan kompetisi yang sehat yang berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah dan daerah tempatnya mengabdi. [JAR]

RM Video