Pengadilan dan Kejaksaan Tinggi Belum Terbentuk

Masyarakat Papua Barat Ngeluh, Cari Keadilan Berbiaya Tinggi

Klik untuk perbesar
Robert Kardinal (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal meminta pemerintah segera membentuk Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi untuk Wilayah Papua Barat. Robert mendapati, ketiadaan kedua kantor ini membuat masyarakat mengeluh karena untuk mencari keadilan harus keluarkan biaya yang sangat besar. Ironinya, bukan cuma masyarakat. Jaksa, inspektorat, pengacara hingga hakim pengadilan pun berada disituasi serba sulit karena harus bolak balik Jayapura-Manokwari untuk melakukan pemeriksaan atau sekedar menyelesaikan administrasi saja.

“Di Papua Barat itu semua sudah lengkap. Panglima Komando Armada III disitu, KOdamnya sudah tebentuk, Poldanya juga demikian, nah yang belum itu Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat,” kata Robert.

 Akibatnya, kata dia, proses hukum di Papua Barat ini mengandung banyak persoalan yang akhirnya para yang mau diperiksa atau pun yang mau melakukan harus terbang ke Jayapura (Ibukota Papua) menuju Manokwari (Ibukota Papua Barat) atau sebaliknya. “Terbangnya nggak dekat loh, sama jarak tempuh Jakarta-Surabaya,” sambung Robert yang juga Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat ini.

Berita Terkait : Permainan Asing di Tanah Papua

Dia pun meminta ketiadaan kantor Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi wilayah Papua Barat ini tidak dianggap remeh. Sebab sudah barang tentu memberatkan masyarakat, termasuk jaksa, hakim dan pegawai di kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi. Sebab ujung-ujungnya akan menjadi sangat mahal yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat juga negara.


Sebab para jaksa, pemeriksa maupun hakim harus terbang ke Manokwari (Ibukota Papua Barat) dari Jayapura (Ibukota Papua). Atau sebaliknya masyarakat Papua Barat yang mencari keadilan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra jika berurusan dengan pengadilan tinggi dan kejaksaan tinggi. 

“Itu baru Manokwari. Terus masyarakat yang dari Kab. Fak-Fak, Kaimana, dan Raja Ampat yang harus terbang transit ke Sorong dulu sebelum menuju Manokwari. Itu baru di internal Papua Barat saja. Apalagi kalau harus terbang lagi ke Papua (Jayapura). Sementara 50 persen wilayah di Papua Barat ini harus ditempuh menggunakan pesawat terbang. Belum lagi sekarang tiket pesawat sudah sangat mahal,” katanya.

Berita Terkait : Mensos: Pendekatan Kesejahteraan Sosial, Pintu Solusi Masalah Papua

Karena itu dia mendesak agar pemerintah utamanya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung segera membangun kantor Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan TInggi untuk wilayah Papua Barat. Dia tidak ingin karena persoalan ini, berurusan dengan hukum harus mengenakan biaya sangat tinggi.

“Jadi ini semata-mata supaya lebih efektif dan efisien saja. Kalau bisa Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi itu segera buatlah di Manokwari. Apalagi kan Pemda Papua Barat sudah siapkan lahannya. Tinggal orangnya saja. Gedung juga dari Pemda ada dipinjamkan untuk sementara berkantor sampai pembangunan kantor selesai. Jadi ini semata-mata supaya lebih mendekatkan institusi Kejaksaan dan Mahkamah Agung dengan masyarakat,” tambah dia. 

Sebenarnya, kata dia, keluhan dari masyarakat, termasuk jaksa, hakim bahkan Aparatur Sipil Negara sudah mengeluhkan hal ini jauh hari. Informasi terakhir yang diperolehnya, Jaksa Agung sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk pembangunan gedung dan Sumberdaya Manusia (SDM) Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Usulan itu sudah bergulir sejak 2018 namun sampai sekarang belum terwujud.

Berita Terkait : Kapolri Minta Masyarakat Papua Jangan Terpancing Berita Yang Tak Benar


“Jaksa Agung sudah usulkan dari 2018 tapi kok lama sekali. Itu belum dari Mahkamah AGung yang sampai saat ini kita tidka tahu progressnya. Sayang kalau tidak segera dibangun. Ini hal kecil tapi butuh perhatian pemerintah juga,” tambah dia. [KAL]