Paham Radikalisme Masih Marak, Pergerakan Mahasiswa Di Medos Bakal Dipantau

Klik untuk perbesar
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat diwawancara wartawan di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (26/7). [Foto: Ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) hingga kini tak memiliki cara ampuh dalam menangkal peredaran paham radikalisme di lingkungan kampus. Sebab, hingga kini masih banyak mahasiswa yang diduga terpapar paham yang dianut teroris itu.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mohamad Nasir sendiri tak memungkiri bila penyebaran paham tersebut masih masif bila merujuk hasil survey beberapa lembaga. Padahal, sudah banyak kebijakan dan aturan yang diberlakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Namun Nasir memastikan, pihaknya akan terus mencari formula terbaik. Terbaru, Kemenristekdikti melalui universitas akan memantau pergerakan mahasiswa lewat jejaring media sosial.

"Kebijakan ini intinya untuk mengajak mahasiswa lebih bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial (medsos). Lalu siapa saja yang mesti didata? Semua. Dosen, pegawai dan mahasiswa," kata Nasir kepada wartawan di kantornya, Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7).

Berita Terkait : Indofood Beri Bantuan Dana Riset Ke 63 Mahasiswa

Mantan rektor Universitas Diponegoro itu meminta seluruh rektor untuk mendata aku medsos dan nomor telpon mahasiswa. Sebab, menurut dia, cara ini akan ampuh  mengatasi permasalahan tersebut karena universitas jadi akan lebih mudah mengetahui dan melacak ideologi seseorang.

"Contohnya kalau ada yang memiliki jaringan ke Al Qaeda. Kita bisa tahu, dan akan langsung ditindaklanjuti dengan pembinaan nasionalisme," ujarnya.


Ia lantas memastikan, tujuan utama kebijakan ini bukan untuk pelacakan. Apalagi sampai melarang mahasiswa berekspresi atau menghalang-halangi yang berkaitan dengan pendidikan.

"Jadi tolong, kebijakan ini jangan disalahartikan. Kalau mahasiswa mau mempublikasikan makalah kajiannya seperti Marxisme ke media sosialnya, silahkan. Pokoknya asal tidak melanggar hukum yang misalnya mengajak menegakkan khilafah, menuduh agama lain tidak baik atau mengajak LGBT. Kampus harus bebas dari radikalisme dan intoleransi,” paparnya.

Berita Terkait : Kapolda Jatim Pastikan Tak Ada Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua

Nasir mengingatkan, seluruh rektor perguruan tinggi juga harus terus bekerja keras dalam menangkal masuknya paham radikalisme ke lingkungan kampus. Termasuk mencegah adanya kekerasan selama berlangsungnya proses Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

"Dua hal ini sepenuhnya tanggung jawab rektor. Saya ingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Karena akan ada sanksi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut sampai saat ini ada sekitar 23 persen Mahasiswa terpapar radikalisme dan setuju pembetukan negara Khilafah. Kondisi ini menurutnya, sudah masuk taraf mengkhawatirkan karena bisa berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saat ini sekitar 23,4 persen mahasiwa setuju dengan jihad dan memperjuangkan negara Islam atau Khilafah, sedangkan di tingkat SMA sekitar 23,3 persen. Sementara itu 18,1 persen pegawai swasta memgatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen PNS dan 9,1 pegawai BUMN. Kalau ini dibiarkan bukan tidak mungkin 30 tahun mendatang negara ini akan hancur," kata Ryamizar di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (10/7/2019).

Berita Terkait : 2.000 Peserta Ramaikan Gerakkan Ayo Olahraga di Cirebon

Hancurnya masa depan bangsa ini, menurut dia, lantaran mahasiswa adalah generasi penerus. Sehingga perlu dijaga agar tidak terdoktrin paham yang dianut kelompok teroris.


"Coba bayangin kalau 30 tahun lagi mahasiswa yang sekarang setuju dengan Khilafa jadi pejabat, jadi presiden, Panglima TNI, Kapolri. Selesai bangsa ini. Bisa jadi banyak teroris segala macam, kita dibom, mengerikan," ujarnya. [DNU]